Demokrasi dan Perilaku Politik Lokal

Diskursus topik demokrasi menjadi hal lumrah bagi suatu tatanan kehidupan masyarakat dalam suatu ruang publik. Sejarah demokrasi sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka seperti konteks dalam kebudayaan Indonesia yang mencintai gotong royong atau lebih familiar disebut demokrasi gotong royong. Sejauh ini, kita mesti mencari terminologi yang sesuai, agar pemahaman publik tentang demokrasi dapat dipahami oleh akal sehat.

Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata demos yang artinya manusia dan kratos yang artinya pemerintahan. Tentu, dapat kita tarik simpulannya bahwa demokrasi yang artinya pemerintahan rakyat.  Dari definisi demokrasi di atas dapat kita pahami bahwa tujuan mendasar demokrasi untuk memproduksi kehidupan dengan keadilan, kesejahteraan umum atau masih banyak lainnya. Pemahaman murni rakyat terhadap eksistensi demokrasi, apabila sistem demokrasi itu mampu merubah keadaan atau membawa aspirasi yang membentuk suatu konstruktif-progresif dalam menuju bangsa yang kompetitif.

Sejauh ini demokrasi kita dalam konteks lokal sudah berdiognosa tidak sehat. Hal ini menjadi perhatian publik yang mesti dipantau dan dibimbing secara komprehensif. Bukan hanya itu, demokrasi juga dipengaruhi oleh perilaku politisi lokal yang bertendensi menyimpang dari koridor ruang politik. Gambaran semacam ini seakan masuk dalam minus etika politik. 

Animo hegemoni elite politik yang tanpa memperhatikan etika politik yang baik dan benar akan menuju prahara akbar terhadap eksistensi demokrasi yang sedang berjalan di tengah kehidupan masyarakat. Demokrasi mesti dilihat secara serius oleh publik dan perilaku politik lokal yang tiidak lagi berjalan pada ranah etika politik yang benar.

Pada hakikatnya, demokrasi selalu berafiliasi dengan kehidupan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat memandang demokrasi sebagai amunisi untuk bisa mencapai tujuan bonum commune. Cita-cita sakral seperti ini yang mesti sungguh-sungguh dilihat oleh pemerintah dan elite politik, bukan diabaikan tanpa ada realisasi. Masyarakat sebagai subjek atau objek politik yang perlu didengar dan diperhatikan secara serius.

Negara ini sedang berusaha untuk membangun demokrasi yang benar atau yang sesungguhnya (Peter Tan, 2018). 

Demokrasi yang dicita-citakan rakyat adalah pemerintah sebagai pemegang tampuk kekuasaan dan elite politik mesti memperhatikan kesejahteraan bersama bukan kepentingan pribadi. Masyarakat selalu menyoroti setiap kebijakan pemerintah, apabila ada unsur yang menyimpang dan dianggap tidak sehat. Tentu, hal itu perlu dikritik oleh masyarakat sebagai usaha mereparatif hal-hal distorsif pada panggung pemerintahan. Kendatipun demikian, pemerintah mesti terbuka pada realitas-realitas publik atau suara-suara rakyat yang belum direalisasikan. 

Polarisasi demokrasi yang tidak benar, ketika pemerintah anti-kritik dan sikap dogmatis yang melampaui nalar publik. Kepincangan demokrasi yang terjadi merupakan implikasi dari ketidakterbukaan pemerintah dengan realitas publik. Hal semacam inilah dilihat sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkah dari tataran sosial-demokrasi kita. 

Demokrasi yang ideal atau prospek rakyat adalah pemerintah yang sensibilitas terhadap realitas publik dan aspirasi rakyat yang belum direalisasikan. Di sisi lain, politik yang bermartabat menyata dalam kehadiran abdi negara yang memiliki kesadaran kebangsaan (Max Regus, 2003). Penulis mengakui bahwa inilah esensial demokrasi yang ideal sejauh yang dicita-citakan rakyat.

Dalam konteks politik lokal dapat kita pahami sebagai bagian dari sistem yang dimobilitas oleh suatu Negara. Politik lokal selalu ada kaitannya dengan heterogenitas masyarakat lokal seperti historisitas, situasi batin setiap individu dan keadaan psikologis yang berbeda. Tentu, situasi semacam ini menjadi sumbangsih pada praktik politik lokal. 

Pada pemahaman penulis ikhwal politik lokal dimengerti sebagai praktik politik yang terjadi pada tingkat daerah. Secara faktual, praktik politik lokal menjadi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat dalam mencapai aspirasi yang terkandung dalam bonum commune. Hal ini tidak terlepas dari interaksi pemerintah, elite politik dan masyarakat dalam konteks politik lokal.      

Pada taraf ini, setiap individu dalam masyarakat dapat menjadi aktor politik. Tentu, setiap individu yang terjadi dalam konteks politik lokal mengalami persoalan politik yang dihadapi. Di sisi lain juga kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik dapat berperan dalam konteks yang lebih besar pada tingkatan Negara. 

Tidak dapat dinegasikan dari kondisi tertentu, proses interaksi dalam kehidupan masyarakat, individu, kelompok kepentingan atau partai politik dalam upaya merumuskan, mengambil keputusan, ataupun melaksanakan keputusan, ini merupakan bagian dari perilaku politik. Perilaku politik yang dilakukan oleh masyarakat, elite politik dan pemerintah dapat dipahami sebagai proses pembuatan keputusan. Dalam tuntutan mereka sangat dibutuhkan waktu yang cukup lama. Pada proses yang terjadi saat diajukan tuntutan itu atau disampaikan menimbulkan banyak ekpresi perilaku dari infra stuktur politik.

Tentu, hal itu didengar atau diterima oleh supra struktur politik, maka akan menimbulkan ekspresi perilaku politik dari infra struktur politik. Ketika dua hal tidak saling mendukung, bisa saja mengarahkan ke model kerusuhan. Kekhasan heterogenitas lokal dalam kasus-kasus dalam praktik politik ditingkat daerah yang memwarnai pemahaman politik kita.

Pada titik ini, perilaku politik lokal mesti dicermati secara serius sebagai upaya untuk mengintegralkan secara murni. Kondisi semacam ini, sangat ditentukan sinergi antara subsistem infra struktur politik lokal dan subsistem supra struktur lokal dalam mencapai perilaku politik lokal yang kompetitif dalam proses membangun masyarakat daerah. Kerjasama kedua subsistem elite politik lokal itu sangat menentukan dalam praktik politik lokal yang sadar fungsi dan kepentingan umum.  

Demokrasi menjadi bagian unsur yang penting dalam ketatanegaraan. Demokrasi harus dijaga dalam sistem yang kuat tanpa intervensi kepentingan individual. Perilaku politik lokal yang salah juga bisa membawa dampak negatif bagi sistem demokrasi yang sedang berjalan. Dengan demikian, demokrasi dan perlilaku politik lokal yang baik harus paralisme, tidak berat sebelah. Hal ini demi mewujudkan kesejahteraan bersama dalam tingkat lokal.