Vaksinasi, Kenapa Ragu?

Vaksinasi yang direncanakan pemerintah menimbulkan keraguan dari berbagai pihak, terutama kita masih menemukan keraguan tersebut ditengah masyarakat dimana pembicaraan ragu santer terdengar, bahkan melecehkan vaksinasi dimaksud.

Belum lagi di media sosial yang berseleweran mengumpat dan mencaci vaksinasi yang direncanakan pemerintah. Anehnya lagi bahkan dikalangan aparatur pemerintahan sendiri juga masih meragukannya.

Kader partai politik terutama wakil rakyat juga membahas vaksinasi yang sebahagiannya meragukan itu, sehingga disejumlah daerah hanya beberapa orang anggota DPRK yang bersedia melakukannya.

Padahal, untuk membangun kepercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan vaksinasi itu mudah saja. Ketika pemerintah menempatkan penanggung jawab, misalnya Menteri Kesehatan dan Presiden tentunya pemangku jabatan dibawahnya mestinya mempercayai pemimpinnya.

Sejumlah anggota parlemen sudah seharusnya melakukan tanpa ragu,  apalagi mereka yang tergabung dalam partai politik koalisi pemerintah. Kalau jabatan dan dukungan politik diinginkan maka sungguh keterlaluan jika program yang menjadi tanggung jawab presiden, pimpinan partai politik bersikap ambivalen.

Ada beberapa alasan yang menimbulkan keraguan sosial dalam vaksinasi, terutama berkait dengan issu baik politik yang dipahami rakyat maupun kecenderungan sosial, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Kepercayaan terhadap pemerintah dalam perkara perubahan ideology politik, terkait komunis dan liberalis. Keberadaan  ideology komunis di Indonesia tentu mempegaruhi kepercayaan masyarakat karena issu bahwa komunis tidak bertuhan. Sehingga menimbulkan kepercayaan negatif dalam politik dan bernegara di negara kita, bahwa komunis cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dalam politik dunia. 

Kedua, Vaksinasi sebagai rancangan strategi pembunuhan massal karena jumlah manusia telah melebihi kapasitas di bumi maka sebahagian perlu dimusnahkan.

Ketiga, Ada pertaruhan kekuasaan antara komunis dan liberalis di dunia, lebih spesifik strategy kekuasaan RRC yang ingin menguasai dunia dengan sistem penjajahan yang direncanakan untuk masa depan.

Keempat, Indonesia sebagai negara non blok kini lebih condong Timur dan RRC sebagai negara didepan yang mewakili Asia. Sementara vaksinasi adalah bahagian dari rencana politik.

Kelima, Jokowi, presiden Indonesia  disinyalir sebagai warga keturunan RRC dan kebijakannya atas pembelaan terhadap Ahok yang berlebihan bahkan menentang arus warga masyarakat yang dominan.

Beberapa hal di atas adalah alasan politik yang menyebabkan veksinasi terhambat dan keengganan masyarakat dalam melakukan vaksinasi. 

Meski semua alasan yang kami kemukakan mengacu pada kecenderungan masyarakat dalam politik, karena diakui atau tidak, pengambilan pemerintah pada era ini berpunca pada kebijakan politik. Ini menjadi kecenderungan sosial setelah mempelajari tentang kepercayaan sosial masyarakat yang terapresiasi pada media sosial dan alasan kekuatiran mereka.

Perintah vaksinasi oleh pemeeintah yang mempertaruhkan resiko kesehatan sosial dan individu warga masyarakat tidak seharusnya mengalami stagnasi. Dengan kesadaran sosial yang baik dalam kesehatan dan memahami dampak penyakit yang mengkuatirkan sudah sepantasnya rakyat mencari vaksin dimaksud sebagai upaya penanganan masalahnya.

Lantas, jika masyarakat ragu, kenapa aparatur pemerintah dan wakil rakyat yang dari partai politik koalisi pemerintah yang seharusnya percaya penuh kepada presiden, kelihatannya ragu. Pertanyaannya apakah kepercayaan kepada kepala pemerintah untuk sebatas memperoleh jabatan menteri atau hegemoni yang berlebihan?

Jika sikap pimpinan partai politik tidak meragukan kebijakan pemerintah sudah seharusnya pimpinan partailah yang menyatakan dan memerintahkan pengurus partai dan pejabatnya terlebih dahulu melakukan kewajiban vaksinasi, terutama partai yang menempatkan menteri sebagai konpensasi koalisi kekuasaan politik. Jika elemen ini melakukan secara baik tentu kekuatiran masyarakat akan berkurang dan keyakinan sosial semakin baik.

Tulisan ini adalah gagasan untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menguji partai politik serta pemimpinnya dalam keseriusannya menyokong koalisi pemerintahan. Seterusnya tulisan ini tidak berintrik politik negatif tetapi sebagai warga masyarakat kita hanya ingin semua kebijakan pemerintah yang bertujuan baik dapat berjalan lancar pada masyarakat Indonesia.

Sekian
*****

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar