Beberapa hal di atas adalah alasan politik yang menyebabkan veksinasi terhambat dan keengganan masyarakat dalam melakukan vaksinasi.Â
Meski semua alasan yang kami kemukakan mengacu pada kecenderungan masyarakat dalam politik, karena diakui atau tidak, pengambilan pemerintah pada era ini berpunca pada kebijakan politik. Ini menjadi kecenderungan sosial setelah mempelajari tentang kepercayaan sosial masyarakat yang terapresiasi pada media sosial dan alasan kekuatiran mereka.
Perintah vaksinasi oleh pemeeintah yang mempertaruhkan resiko kesehatan sosial dan individu warga masyarakat tidak seharusnya mengalami stagnasi. Dengan kesadaran sosial yang baik dalam kesehatan dan memahami dampak penyakit yang mengkuatirkan sudah sepantasnya rakyat mencari vaksin dimaksud sebagai upaya penanganan masalahnya.
Lantas, jika masyarakat ragu, kenapa aparatur pemerintah dan wakil rakyat yang dari partai politik koalisi pemerintah yang seharusnya percaya penuh kepada presiden, kelihatannya ragu. Pertanyaannya apakah kepercayaan kepada kepala pemerintah untuk sebatas memperoleh jabatan menteri atau hegemoni yang berlebihan?
Jika sikap pimpinan partai politik tidak meragukan kebijakan pemerintah sudah seharusnya pimpinan partailah yang menyatakan dan memerintahkan pengurus partai dan pejabatnya terlebih dahulu melakukan kewajiban vaksinasi, terutama partai yang menempatkan menteri sebagai konpensasi koalisi kekuasaan politik. Jika elemen ini melakukan secara baik tentu kekuatiran masyarakat akan berkurang dan keyakinan sosial semakin baik.
Tulisan ini adalah gagasan untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menguji partai politik serta pemimpinnya dalam keseriusannya menyokong koalisi pemerintahan. Seterusnya tulisan ini tidak berintrik politik negatif tetapi sebagai warga masyarakat kita hanya ingin semua kebijakan pemerintah yang bertujuan baik dapat berjalan lancar pada masyarakat Indonesia.
Sekian
*****
Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
