Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Maraknya Kencan Online, Pemerintah Bisa Apa?

18 Oktober 2020   06:42 Diperbarui: 18 Oktober 2020   11:35 186
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Keenam, Faktor Pendidikan Orang Tua. Keluarga yang minus dalam pendidikan terutama pendidikan agama dan pendidikan umum yang standar tentu saja memberi pengaruh besar terhadap prilaku generasi termasuk yang melakukan kencan online. 

Ketika hal itu dianggap tidak berdosa dan bisa dirahasiakan dan mengisyaratkan tahu sama tahu para pelakunya maka ini akan menjadi jalan yang mempermulus terjadinya aktivitas tersebut.

Strategi Mangatasinya

Setiap masalah sosial tentu dibutuhkan cara mengatasinya sebaik mungkin, apalagi dilakukan oleh negara yang memiliki semua alat untuk itu. Lalu apakah dengan kecenderungan terjadinya prilaku sosial yang inmorality tersebut negara harus menghambat kemajuan teknology dan membatasi media sosial?

Disinilah kekeliruan cara berpikir pemerintah kita dimana kebijakan yang dilahirkan hanya sebatas hukum akibat pelanggaran. Seharusnya pemerintah perlu melakukan penataan pembinaan rakyat secara komprehensif. 

Sehingga masyarakat tumbuh tidak menjadi pelanggar-pelanggar hukum negara yang semua itu anti dari kecenderungan prilaku alamiah warga yang tidak memelihara nilai dalam kehidupan mereka.

Beberapa cara bisa dilakukan untuk mengatasi prilaku kencan online yang intinya pada adegan seksual online, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Memberi ketauladanan dan kewibawaan sosial terutama pada pejabat negara yang bebas dengan prilaku inmoralitas tersebut. Pemerintah sebagai pelaku pembuatan kebijakan publik wajib memahami bahwa prilakunya meski pribadi adalah bentuk kebijakan publik yang menjadi contoh bagi rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus  membuat aturan dan menindak tegas pejabat yang melakukan itu dengan pemecatan pada jabatannya.

Kedua, Pemerintah perlu memprioritaskan lapangan pekerjaan untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Karena hal itu mempengaruhi secara signifikan prilaku dan moralitas rakyatnya dan mempengaruhi kredibilitas bangsanya. 

Maka faktor keneradaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah dalam ilmu ekonomi dan trading curency (Nilai Mata Uang) mempengaruhi secara fundamental nilai mata uang suatu negara. 

Sementara negara kita sepertinya tidak membuat lapangan pekerjaan kepada rakyat sebagai hal urgen yang harus selalu dipikirkan dan dibicarakan sebagaimana negara lain yang nilai mata uangnya selalu establish.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun