Dugaan korupsi kuota haji 2024 menunjukkan lemahnya tata kelola dan perlunya pengawasan publik ketat.
Kasus kuota haji kian panas. Publik bersatu melalui petisi untuk menuntut penegakan hukum tegas terhadap Yaqut.
Spekulasi politik juga tak lepas dari bagaimana media membingkai kasus ini.
Antrean haji 47 tahun. Tapi kuotanya bisa dibeli dan dibagi diam-diam. Masihkah kita percaya ibadah ini dikelola dengan adil?
ika praktik ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin skandal haji akan menjadi kisah tahunan yang terus berulang. Padahal, bagi jutaan umat Islam di I
Ibadah Haji selain mewujudkan mimpi dan melahirkan berkah, juga melahirkan peluang KKN bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Muhaimin Iskandar (tengah) usai rapat evaluasi haji di DPR|dok. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom, dimuat tirto.idDewan Perwakilan Rakyat (DPR) kel
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) pun turut mengemukakan keprihatinan mereka.
Menag Yaqut disentil PKB terkait pernyataannya yang mengandung unsur politis.
Masyarakat perlu menolak upaya penggunaan atribut agama sebagai kendaraan berpolitik.
Sidang isbat baru saja mengumumkan sesuatu yang sangat ditunggu oleh umat Islam.
"Apa yang sudah kamu lakukan di usia 15 tahun?"
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia mendapat dua kasus kriminal yang cukup menarik perhatian.
Mari cermati 3 alasan yang meminta Menteri Agama mempertimbangkan kembali pemahaman tentang kapasitas 100 persen, tanpa ada tenda di luar gereja.
Saat ini, wushu melalui Federasi Wushu Internasional (IWUF), tengah berjuang untuk dipertandingkan secara resmi di Olimpiade.
Kakankemenag Simalungun Ahmad Sofian dan Kepala KUA Harus Direvitalisasi Kembali, Aturan Harus Dijaga Agar Tidak Bias dan Menimbulkan Persoalan
Kehadiran Menteri Agama RI ke Kampus IAKN Tarutung memberikan semangat dan dukungan bagi supaya IAKN Tarturung bertransformasi menjadi UKN Tarutung
Bapak Menteri Agama Menandatangani Dua Prasasti Bersejarah Umat Buddha
Permasalahan Tentang Toa Masjid
Akhir-akhir ini publik kembali di ramaikan dengan keputusan kontroversial Mentri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas.
