Gaji plus tunjangan anggota DPR yang disebut-sebut bisa lebih dari Rp 100 juta per bulan, telah memicu gelombang aksi unjuk rasa dari kelompok pelajar
Wamen rangkap komisaris: sah secara hukum, tapi pantaskah secara etika?
Korupsi di dalam tubuh BUMN sudah semakin parah. Kalau diibaratkan penyakit, ini sudah kronis.
Statuta UI dinilai dapat menjadi ketidakpastian hukum terkait pengaturan rangkap jabatan.
Harian Kompas (26/6/2020) menurunkan sebuah berita yang menarik perhatian saya. Judulnya "BUMN Belum Berubah". Intinya menyatakan bahwa meskipun BUMN
