Perlindungan sosial adalah serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko, kerentanan, dan kemiskinan, seper
Paket Ekonomi 2025 hadir membuka lapangan kerja, lindungi pekerja informal, beri kepastian UMKM, dan dorong pertumbuhan inklusif.
APBN 2026 hadir dengan fokus pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan demi Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Tragedi ibu Bandung dan dua anaknya ungkap krisis mental, utang, dan lemahnya jejaring sosial.
Ibu-ibu memikul beban ganda rumah & kerja. Apa tuntutan mereka soal perlindungan sosial yang layak dari negara?
PSK menjamur di IKN, bukan soal moral semata, tapi alarm bahwa kota ini belum siap sebagai ruang hidup yang adil dan setara.
Stimulus Rp24,44 T tak selalu populis jangka pen. Jika dikelola cerdas, ia bisa jadi fondasi keadilan sosial dan reformasi perlindungan jangka panjang
Dengan alokasi Rp503,2 T untuk perlinsos, APBN 2025 berkomitmen menurunkan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial secara berkelanjutan.
Jumlah pekerja informal yang besar di Indonesia, seharusnya bisa menjadi fokus pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang memadai.
Poligami: Warisan Budaya Patriarkis yang Berbalut SyariatDi tengah gencarnya kampanye kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, praktik po
Kisah Sulis, mantan TKI yang ditolak keluarganya, menggambarkan perjuangan dan pentingnya dukungan sosial serta perlindungan hak individu.
Jika integrasi ini terjadi, puluhan trilliun akan terkonversi jadi pemantik kesejahteraan sosial sekaligus upaya masif memulihkan kerusakan lingkungan
Bila negara terus melihat PHK sebagai “masalah”, kita akan kehilangan kesempatan untuk memahami ini adalah momentum untuk merancang ulang sistem kerja
Di tengah geliat pembangunan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, masih ada banyak wajah yang tertinggal dalam gelapnya kemiskinan. Sementa
Keberhasilan negara mengentaskan kemiskinan tak cukup dinilai dari angka, karena kemiskinan terjadi tidak hanya dari satu faktor penyebab. Markipat!
Salah satu tantangan besar dalam mencapai efektivitas adalah adanya fragmentasi kebijakan.
BPJS Ketenagakerjaan didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja, baik di sek
78,5 persen dari 9,4 juta lansia yang bekerja di Indonesia berada di sektor informal. Penghasilan, waktu kerja, dan perlindungan yang tak menentu.
Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah dua masalah serius yang mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia, kedua masalah tersebut saling terkait
Benarkah kebijakan BLT tidak menjadi solusi dalam jangka panjang? Layakkah kebijakan tersebut untuk tetap dipertahankan?