Analisis Perang Sipil di Suriah sebagai Bukti Dominasi Realisme

Realisme merupakan salah satu teori utama dalam ilmu politik yang menjelaskan hubungan politik internasional. Dalam teori realisme menempatkan konsep kekuasaan atau power sebagai pusat dari seluruh perilaku negara.

Teori ini menyatakan bahwa setiap negara bertindak untuk memaksimalkan kekuasaannya agar dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik dengan menggunakan sistem internasional yang bersifat anarki, yang mana dalam asumsinya menyatakan bahwa hanya negara sebagai aktor tunggal yang dapat mengatur interaksi dan mengendalikan hubungannya dengan negara lain, atau dengan tanpa adanya intervensi oleh entitas lain yang dianggap lebih tinggi karena pada dasarnya 'negara' merupakan entitas tertinggi dalam tatanannya.

 Dengan pemikiran kaum realis yang terfokus pada power, mereka meyakini bahwa perdamaian dapat diperoleh melalui konsep balance of power. Kaum realis juga percaya bahwa keberadaan hard power yang berupa kekuatan militer merupakan kekuatan yang paling penting untuk menjaga serta melindungi keamanan internasional dan ketahanan nasional (Goldstein 2014).

Dalam artikel ini konflik perang sipil yang terjadi di Suriah tidak terlepas dari penerapan konsep power serta peran negara yang begitu dominan atau berkuasa yang akan dijelaskan menggunakan perspektif realisme.

Mulainya perang sipil di Suriah terjadi ketika rakyat Suriah mengalami kekecewaan terhadap rezim yang dipimpin Bashar al-Assad. Kekecewaan ini disebabkan karena masyarakat Suriah merasa dirampas kebebasannya dan mengalami kesulitan ekonomi.

Hal ini mendorong masyarakat Suriah, khususnya  aktivis pro demokrasi, untuk melakukan gerakan revolusioner seperti Arab Spring. Rakyat Suriah terdorong untuk melakukan gerakan ini setelah melihat keberhasilan Tunisia dan Mesir yang sukses menggulingkan presiden mereka.

Aktivis demokrasi pun memulai aktivitasnya dengan melakukan gerakan revolusioner rakyat Suriah yang pada awalnya bersifat damai. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama karena mengakibatkan 15 remaja laki-laki ditangkap dan dianiaya oleh pihak berwenang.

15 remaja laki-laki tersebut ditangkap karena grafiti yang mendukung gerakan Arab Spring. Namun tidak sampai  situ saja, salah satu dari 15 remaja laki-laki  tersebut dianiaya hingga tewas.

Respons pemerintah Suriah sendiri terhadap gerakan revolusioner yaitu dengan membunuh dan menangkap para ratusan demonstran, bahkan mahasiswa yang ikut berdemonstrasi juga dilarang untuk meneruskan pendidikan mereka dan dengan berat hati harus meninggalkan negaranya demi menempuh serta melanutkan pendidikan di luar negeri. Kemudian pada Juni 2012, sejumlah mahasiswa kedokteran ditangkap setelah berupaya menyelamatkan masa protes yang terluka dan setelah delapan hari kemudian, jasad mereka ditemukan di jalanan Aleppo dengan kondisi mengenaskan yaitu terbakar.

Perang sipil di Suriah melibatkan banyak aktor, yang mana masing-masing dari aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Aktor-aktor yang terlibat dapat dibagi menjadi lima kelompok antara lain: a.) Pemerintah Suriah; b.) Pihak oposisi pemerintah Suriah; c.) Democratic Federation of Northern Syria (DFNS); d.) Gerakan teroris; e.) Negara asing.

Pemerintah Suriah diketahui mempunyai power paling besar di antara pihak-pihak lain yang terlibat. Power yang dimiliki oleh pemerintah Suriah berasal dari sekutu politik luar negeri dan dukungan dalam negeri.