demokrasi berdarah yang terjadi di nepal

Dalam artikel bapak study rizal Nepal saat itu memerlihatkan pahit nya demokrasi yang kehilangan makna ketika negara gagal mendengar rakyatnya. Larangan pemerintah terhadap sejumlah platform media sosial hanyalah pemicu, sementara akar kemarahan publik bersumber dari korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan yang kian menumpuk. Media sosial bagi rakyat Nepal bukan sekadar ruang digital, melainkan ruang publik tempat suara-suara keresahan menemukan saluran. Ketika ruang itu ditutup, negara sesungguhnya tengah memutus komunikasi dengan warganya.

Demonstrasi yang meledak di jalanan Kathmandu adalah bahasa rakyat yang kehilangan kanal formal. Namun, jawaban negara datang dalam bentuk gas air mata, peluru karet, hingga tembakan yang merenggut belasan nyawa. Setiap peluru bukan hanya melukai tubuh, tetapi juga merobek legitimasi politik. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang dialog berubah menjadi panggung represi, di mana negara berbicara dengan senjata dan rakyat dipaksa menjadi audiens yang diam.

Keputusan pemerintah untuk kemudian mencabut larangan media sosial datang terlambat. Luka telah menjelma trauma, dan kepercayaan yang runtuh tidak bisa dipulihkan begitu saja. Tragedi ini mengingatkan bahwa demokrasi sejati tidak berhenti pada pemilu, tetapi menuntut budaya komunikasi terbuka, di mana rakyat bebas menyuarakan kritik dan ketidaksetujuan.

Pelajaran dari Nepal tidak hanya untuk Nepal. Indonesia pun seharusnya bercermin: kita pernah menempuh jalan berliku yang sama, di mana kritik dijawab dengan represi. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar belajar dari sejarah, atau masih menyimpan bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali?

Darah yang tumpah di Kathmandu menjadi peringatan bahwa negara yang menutup ruang publik pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan rakyat. Demokrasi tanpa keberanian mendengar hanya akan melahirkan kekecewaan, dan kekecewaan itu lambat laun akan mencari jalannya sendiri entah melalui protes damai atau ledakan amarah