NGOBROL PAGI #045 Konsultasi legalitas BUMDes @kompasianaDESA

RISALAH PERTEMUAN

Nama Program: NGOBROL PAGI #045
Ruang Pertemuan: Zoom Meeting Ruang Komunitas
Topik: Konsultasi Legalitas dan Perizinan BUMDes
Bersama: Ahmad Rabo - Kemendes PDT
Hari/Tanggal: Rabu, 19 Maret 2025
Pukul: 08:00 - 09:38 WIB

1. Pembukaan

Moderator, Panudi, membuka pertemuan dengan mengucapkan salam dan menjelaskan bahwa sesi kali ini bertujuan untuk membahas legalitas dan perizinan BUMDes, yang merupakan aspek penting dalam memastikan badan usaha milik desa dapat beroperasi secara sah dan efektif. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari sesi sebelumnya dan menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat proses sertifikasi hukum bagi BUMDes.

2. Pemaparan oleh Ahmad Rabo

Ahmad Rabo dari Kemendes PDT memberikan pengantar dengan menyoroti beberapa aspek utama dalam legalitas dan perizinan BUMDes, antara lain:

Baca juga: NGOBROL PAGI #039 - Konsultasi Lagalitas dan Perijinan BUMDES @KompasianaDESA

A. Pentingnya Badan Hukum untuk BUMDes

1. BUMDes harus memiliki badan hukum agar dapat mengakses program pemerintah, termasuk hibah dan kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Sertifikasi badan hukum diperlukan untuk pendaftaran di e-Katalog, agar BUMDes dapat menjadi penyedia barang dan jasa secara resmi.
3. Proses legalisasi harus mengikuti regulasi terbaru yang sudah diperbarui oleh Kemendes PDT.

B. Proses dan Tantangan Pendaftaran BUMDes

1. Pemutakhiran Data BUMDes

   • Pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala melalui sistem digital yang telah disediakan.
   • Setiap Januari, BUMDes wajib memperbarui informasi terkait pengurus, laporan keuangan, dan kegiatan usaha.

2. Persyaratan Administratif

   • Berita acara musyawarah desa yang sah harus dilampirkan.
   • Dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus sesuai dengan format yang disediakan oleh Kementerian.
   • NIB (Nomor Induk Berusaha) harus mencakup seluruh bidang usaha yang dijalankan BUMDes.

3. Baca juga: Pendamping Desa merangkap menjadi Manager Koperasi Merah Putih, Bolehkah ? @KompasianaDESA

   Kendala dalam Pendaftaran

   • Banyak BUMDes mengalami kendala teknis dalam sistem pendaftaran online.
   • Kesalahan dalam pengisian NIB dan KBLI dapat menyebabkan keterlambatan dalam verifikasi.
   • Beberapa BUMDes belum memahami bahwa setiap perubahan dalam struktur organisasi harus diperbarui dalam sistem.

4. Baca juga: NGOPI PAGI #043: Sharing Session Desa @KompasianaDESA

   Peran Help Desk dalam Menangani Kendala

   • Help Desk telah disediakan untuk menangani keluhan dan permasalahan administrasi.
   • Ahmad Rabo menekankan bahwa setiap pengajuan keluhan harus dilakukan dengan melampirkan bukti dan mengikuti format yang telah ditentukan.

3. Diskusi dan Tanggapan

• Suryokoco: Bagaimana solusi untuk BUMDes yang sudah mengajukan badan hukum tetapi masih belum mendapatkan konfirmasi?

  • Jawaban Ahmad Rabo: Pastikan semua dokumen telah lengkap dan sesuai dengan format yang ditentukan. Jika ada kendala, hubungi Help Desk atau kirimkan ulang dokumen dengan melampirkan screenshot status pendaftaran.

• Moh Ihsan: Apakah bisa NIB satu digunakan untuk beberapa unit usaha yang berbeda?

  • Jawaban Ahmad Rabo: NIB bisa mencakup beberapa bidang usaha, tetapi harus dipastikan bahwa semua kode KBLI telah dimasukkan dalam pendaftaran awal.

• Rukiyah: Bagaimana cara memperbaiki data NIB dan menambahkan KBLI yang sebelumnya tidak muncul?

  • Jawaban Ahmad Rabo: Perubahan KBLI harus dilakukan melalui proses pemutakhiran data tahunan. Pastikan semua dokumen yang mendukung telah diunggah sebelum batas waktu yang ditentukan.

• BUMDes Maju Bersama: Bagaimana mempercepat proses verifikasi badan hukum agar tidak menghambat kerja sama dengan mitra?

  • Jawaban Ahmad Rabo: BUMDes dapat menghubungi tim verifikator melalui platform yang disediakan dan mengunggah ulang dokumen jika ada kendala. Pastikan semua berkas telah lengkap sebelum mengajukan kembali.

4. Kesimpulan & Rekomendasi

1. BUMDes harus memastikan seluruh dokumen legalitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pemutakhiran data tahunan wajib dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi.
3. BUMDes harus aktif berkoordinasi dengan Help Desk dan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk menyelesaikan kendala dalam pendaftaran.
4. Diharapkan adanya forum konsultasi rutin setiap hari Selasa untuk membantu menyelesaikan permasalahan legalitas BUMDes.
5. Pendamping desa memiliki peran penting dalam mendampingi BUMDes dalam proses legalisasi dan sertifikasi badan hukum.

5. Penutup

Moderator menutup sesi dengan mengingatkan peserta untuk mengikuti sesi konsultasi selanjutnya dan mengajak seluruh pihak terkait untuk terus aktif dalam mempercepat legalisasi BUMDes.

Dokumentasi