Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: “Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
Namun, dari kedua pilihan itu (antara diselesaikan dengan musyawarah atau melalui pengadilan) yang pilihan paling baik adalah diselesaikan secara musyawarah, karena kedua belah pihak tersebut menjadi lapang dan ikhlas dengan hasil pembagian harta gono-gininya.
Sebenarnya tidak ada dalil yang mewajibkan demikian, tetapi pembagian harta bersama juga dapat ditinjau dari sejumlah kemungkinan yang ada, seperti :
a). Perhitungannya Pasti
Jika perhitungan harta tersebut diketahui secara pasti baik besaran presentase antara suami dan istri maka pembagian harta dapat dibagi dengan jelas.
b). Perhitungannya Tidak Diketahui Dengan Pasti
Jika besaran presentasenya tidak diketahui dengan pasti maka pembagian hartanya harus melalui jalan sulh (Kesepakatan suami-istri setelah melalui musyawarah), ‘urf (adat kebiasaan yang berlaku umum), dan qadha (putusan yang ditetapkan oleh hakim). Saat kedua belah pihak (suami-istri) melakukan kesepakatan dalam pembagian harta bersama maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini tidak berlaku.
3.Saat diselesaikan dengan musyawarah ada beberapa tuntunan fikih dan adab yang harus diperhatikan, yakni:
a)Sesungguhnya masing-masing kedua belah pihak mendapatkan hak atas harta gono-gini karena kontribusi masing-masing dari kedua suami-istri yang sulit menemukan kata sepakat. Namun, dengan adab merelakan hak masing-masing (tanazul ‘anil haq) itu akan mudah untuk mencapai kata sepakat.
b)Tafahum, saling memahami dan melihat tanggung jawab masing-masing, seperti saat terjadi perceraian dan meninggalkan anak yang butuh biaya pengasuhan dan pendidikan, maka dengan hal ini harus menjadi pertimbangan seberapa besar hak istri dan anak-anak. Dari sisi fikih sendiri, keputusannya memberikan bagian istri juga sesuai dengan ketentuan fikih mengenai kewajiban suami-istri saat mereka meninggalkan anak, untuk menyediakan dan menyerahkan biaya maka dengan hal ini harta gono-gini tersebut bisa menjadi sumber nafkahnya.
4.Namun, apabila tidak diselesaikan secara musyawarah yakni diselesaikan secara ranah peradilan. Nanti, hakim dalam memutus perkaranya akan melihat kondisi suami-istri tersebut. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapat keputusan terbaik yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian hakim juga dibolehkan untuk memutuskan pembagian harta dengan merujuk pada hukum perdata yang berlaku, selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam.
Nantinya, setelah perceraian itu istri juga berhak mendapatkan harta kesehjahteraan (Mut’ah) dari mantan suaminya sesuai kemampuan dan keikhlasannya. Sebagaimana firman Allah SWT: “dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”. (QS.Al-Baqarah:241)
Wallahu’alam…..
Selengkapnya bisa dibaca di http://bit.ly/MuamalahDaily_
