Hasil data riset TI tentang komisaris BUMN, sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Kementrian dan lembaga lainnya, yang secara overtcover terbaca melalui poin-poin klaim atas pemenangan pemilu, yang lagi-lagi tanpa fit and proper test dan meniadakan meritokrasi.
Sebab fakta lain menunjukkan bahwa di tengah narasi efisiensi anggaran ada paradoks terhadap jumlah Kementrian dengan pimpinan dan wakil-wakilnya yang mengalami penggemukan hingga ada yang menyebutnya sebagai kabinet gemuk. Hal ini menjadi indikasi kuat bagi klaim poin relasi kelompok sekepentingan dan akomodasi politik untuk mendapatkan jatah politik. Â Â Â Â Â
Jadi 'elite kepala busuk' adalah gelar yang layak disandang oleh pejabat penting di pemerintahan yang digambarkan sebagai orang yang tanpa proses meritokrasi apalagi fit and proper test, mengisi jabatan penting (dipilih dan ditempatkan) melalui poin-poin klaim pemenangan pemilu, yang dalam kinerjanya tidak memiliki Key Performance Indicator (KPI), tapi ujungnya diberi gaji, tunjangan, tantiem hingga pensiun yang sangat besar.
        Â
Referensi
https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/
https://ti.or.id/komisaris-rasa-politisi-perjamuan-kuasa-di-bumn/
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
