Langkah Strategis Menhan Dalam Menjaga Gedung DPR Memberikan Perlindungan Bagi Masyarakat Dan Menjamin Jalannya Demokrasi

Keputusan Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsuddin untuk menugaskan TNI menjaga Gedung DPR/MPR di Senayan merupakan langkah strategis yang rasional untuk melindungi masyarakat sekaligus menjamin jalannya demokrasi. Gedung DPR bukan sekadar simbol rakyat, tetapi juga bagian dari kedaulatan negara yang harus dijaga dari potensi kericuhan atau gangguan yang bisa menghambat proses politik dan demokrasi. Penempatan TNI di lokasi ini bukan untuk menekan rakyat, melainkan untuk memastikan hak rakyat menyampaikan aspirasi tetap terlindungi dengan aman dan tertib.

Pelibatan TNI di Gedung DPR bersifat sementara dan situasional. Fungsi pokok TNI sebagai tentara profesional di bidang pertahanan tetap dijalankan, sementara pengamanan di Senayan dilakukan sebagai dukungan ekstra saat situasi menuntut keamanan tambahan. TNI bekerja koordinatif dengan Kepolisian sehingga pengamanan tidak meniadakan peran aparat sipil, melainkan memperkuat stabilitas dan ketertiban bagi seluruh masyarakat yang hadir di kawasan tersebut.

Koalisi masyarakat sipil perlu memahami konteks ini: keamanan Gedung DPR bukan hanya soal menjaga bangunan, tetapi juga memastikan proses demokrasi tidak terganggu oleh potensi kericuhan. Dengan personel TNI yang profesional berada di lokasi strategis, risiko konflik fisik bisa diminimalisir sehingga masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik dan aspirasi secara aman tanpa mengganggu ketertiban umum.

Menteri Pertahanan secara tegas menekankan bahwa penempatan TNI bersifat sementara sampai kondisi kembali kondusif. Langkah ini tidak mengubah tugas pokok TNI dan tetap sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah tetap fokus pada reformasi internal TNI untuk meningkatkan profesionalisme dan penguatan pertahanan negara, sementara keterlibatan TNI di Gedung DPR hanya untuk mengantisipasi risiko keamanan yang nyata dan kritis.

Dengan demikian, menjaga Gedung DPR dengan TNI adalah langkah strategis yang sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin jalannya demokrasi. Mengabaikan konteks keamanan atau menolak penugasan ini tanpa pertimbangan dapat menimbulkan risiko kericuhan dan mengganggu proses politik. Kritik yang konstruktif harus tetap dihargai, namun harus disertai pemahaman akan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi aman, kondusif, dan tetap menghormati hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi.