Pantaskah Guru Sebagai PNS?

Kriteria rekrutmen calon guru

Tidak bisa dipungkiri bahwa guru yang profesional berasal dari siswa yang berprestasi. Oleh karena itu maka orang-orang yang direkrut sebagai calon guru harus berasal dari siswa-siswa pilihan. Mereka harus memenuhi kriteria tertentu seperti kemampuan akademik di atas rata-rata, bakat tertentu yang istimewa, keadaan mental dan psikologis yang stabil, tidak memiliki catatan pelanggaran asusila, serta didukung oleh kondisi fisik yang prima. 

Sayangnya kriteria rekrutmen calon guru belum tertuang dalam satu pasalpun di UU nomer 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Padahal hal ini sangat strategis untuk menghasilkan guru yang profesional. Modal kompetensi awal yang bagus akan banyak berbicara disaat yang bersangkutan mengabdi sebagai guru nanti. Ibarat menanam padi, untuk menghasilkan padi yang melimpah dibutuhkan benih padi yang istimewa.

Pendidikan dasar guru

Setelah didapatkan calon guru dari siswa berprestasi, mereka harus dididik di Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang profesional dan teruji. Sayang sampai saat ini belum ada LPTK yang mampu meluluskan guru profesional. Semua LPTK S-1 di Indonesia yang ada sekarang ini tidak bisa memberi sertikat pendidik secara langsung kepada wisudawannya. 

Untuk mendapat sertifikat pendidik, sarjana pendidikan harus menempuh kuliah profesi pendidik yang proses itu membutuhkan biaya yang besar yang belum tentu terjangkau oleh semua sarjana pendidikan. Setelah lulus dari pendidikan profesi, sarjana pendidikan belum tentu langsung terserap ke sekolah.

Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan polisi atau tentara, lulusan akademi kepolisian atau akademi militer dengan pasti bisa diangkat sebagai polisi atau tentara jika sudah lulus dari lembaga pendidikan. Sistem pendidikan dasar guru seharusnya mencontoh sistem pendidikan pada tentara dan polisi. Yaitu terpusat pada satu tempat, memiliki standar operasional yang baku, dan dididik oleh dosen yang profesional. Pasal 23 UU nomer 14 tahun 2005 ini sebenarnya sudah menyinggung sistem pendidikan guru ikatan dinas namun realisasi program ini belum nampak.

Penempatan guru

Karena konstruksi dasar profesi guru adalah ikatan dinas maka penempatan guru dalam bertugas adalah tugas ikatan dinas dan merupakan kewenangan LPTK. Sebelum guru ditempatkan di suatu wilayah, harus ada analisis kebutuhan guru di wilayah itu. berapa jumlahnya, apa bidang keahliannya, dan sekolah mana saja yang membutuhkan.  

Di dalam UU nomer 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 24 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 

Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya adalah sebatas memberi data jumlah kekurangan guru, bidangnya apa saja, dan sekolah mana yang membutuhkan. Kemudian data itu diserahkan ke LPTK untuk ditindaklanjuti. LPTK yang berwenang menyalurkan guru ke daerah tersebut. Bukan yang selama ini dipraktikkan dimana pemerintah daerah melakukan rekrutmen guru yang selanjutnya diangkat sebagai PNS.