Jakarta, 4 September 2025 -- Aksi "guncangan" terhadap kantor DPR/MPR RI kembali terjadi, kali ini dipelopori oleh mahasiswa yang sementara masih menunggu kepastian dialog dari pemerintah. Ribuan mahasiswa, didukung oleh buruh dan kelompok hak asasi, turun ke jalan menuntut transparansi dan keadilan pasca peristiwa tragis yang menimpa pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. Hingga kini, belum ada sinyal konkret untuk dialog lanjutan meski ada tawaran kepada beberapa perwakilan mahasiswa untuk bertemu dengan pemerintah.
Kerusuhan dan Ancaman Kekerasan Masih Menggaung
Dilaporkan bahwa protes tersebut telah memakan korban jiwa---10 orang tewas---serta menimbulkan lebih dari 1.000 luka-luka akibat insiden penjarahan dan bentrokan dengan aparat keamanan. Sekitar 3.000 orang ditahan sejauh ini.
Tuntutan yang Lebih Besar dari Sekadar Aspirasi Mahasiswa
Menurut koalisi mahasiswa BEM SI, kemarahan publik timbul bukan karena aksi demonstrasi itu sendiri, melainkan karena korupsi dan politisasi hukum yang terus merusak kepercayaan rakyat. Aksi ini bukan sekadar seruan simbolik. Mahasiswa menekankan tuntutan yang struktural, termasuk transparansi anggaran, penghentian tunjangan yang berlebihan, dan pembentukan tim investigasi atas kasus kematian Affan---demikian inti dari manifestasi yang mulai menggaung sejak Agustus.
Polisi Turunkan Ribuan Personel
Pengamanan di sekitar DPR/MPR diperketat: total 4.216 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal demo, dengan 2.852 bertugas di sekitar gedung DPR/MPR, sementara 1.364 lainnya ditempatkan di titik lain di Jakarta Pusat. Petugas menegaskan bahwa masyarakat tetap boleh menyuarakan pendapat---selama tetap aman dan damai.
Apa Lagi yang terlibat dalam Tuntutan Mahasiswa?
Tuntutan mahasiswa tak hanya soal anggaran, tapi juga menjerat aspek kelembagaan dan hukum. Aksi mahasiswa akhir Agustus menuntut pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat, dan transparansi anggaran DPR, termasuk pensiun seumur hidup. Beberapa hari lalu, mahasiswa Universitas Indonesia dan UIN Jakarta kembali berkumpul di depan gedung DPR/MPR untuk meneriakkan manifesto "Rakyat Tagih Janji": 17+8 tuntutan rakyat---17 prioritas jangka pendek dan 8 prioritas jangka panjang. Hingga batas waktu 5 September, hanya 3 tuntutan yang terpenuhi, sedangkan 10 masih janji, 4 mundur, dan 8 belum digubris sama sekali.
Mengakhiri Aksi, Menunggu Respons
Aksi besar ini menegaskan satu hal: mahasiswa masih menjadi katalisator krusial dalam kesadaran publik terhadap ketidakadilan. Ketika dialog belum juga ditegakkan, demonstrasi seperti ini tidak akan berhenti. Nilai kebebasan berpendapat ditantang saat warga merasa suara mereka kadaluwarsa.
