Adanya cancel culture yang belakangan terjadi dipicu oleh 'hilangnya' etika media massa dalam menyikapi kebebasan pelaku tindak kejahatan seksual dari jerat hukum.
Perlu diakui dengan tegas bahwa penyambutan secara berlebihan oleh media massa (mengarah pada perayaan) kebebasan pelaku tindak kejahatan seksual adalah sesuatu yang tidak pantas dan tidak menjunjung nilai-nilai etika jurnalistik dalam komunikasi massa.
Tindakan yang telah melupakan prinsip etika jurnalistik ini dapat memberikan dampak negatif bagi korban kejahatan seksual (secara khusus) dan publik (secara umum).
Glorifikasi terhadap pelaku tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh media massa dapat mengarah pada pemakluman terhadap perilaku kejahatan seksual.
Cancel culture mungkin saja tidak terjadi pada public figure (yang menjadi pelaku tindak kejahatan seksual) jika media massa menjadi media informasi/memberitakan rasa penyesalan pelaku tindak kejahatan seksual dan permintaan maaf kepada publik atas kesalahan yang tidak pantas dilakukan oleh public figure.
Maka dalam konteks ini, penulis menggugat etika jurnalistik dalam komunikasi massa yang dilupakan oleh media massa yang melakukan glorifikasi terhadap pelaku tindak kejahatan seksual.
Sebagai catatan bersama, kita harus menilai kembali makna kontrol sosial dari cancel culture dan etika media massa dalam menyikapi kebebasan pelaku tindak kejahatan.
Keberadaan masyarakat yang kritis dan peka akan masalah sosial serta sepakat untuk melakukan cancel culture memiliki nilai penting untuk menghidupkan kontrol sosial. (tentunya dengan maksud menghentikan kejahatan yang ada: seksisme, rasisme, dll).Â
Namun, keberadaan media massa yang beretika dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas serta mengerti nilai-nilai sosial adalah pilar utama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Seperti apa moril masyarakat Indonesia kedepannya bergantung pada bagaimana masyarakat dan media massa berkolaborasi untuk membangun tatanan dan moril yang baik.
