Menurut Mensos, pada era revolusi industri 4.0, berbagai program penanganan fakir miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kementerian Sosial memanfaatkan dunia maya dan teknologi informasi.
"Salah satu manfaat yang bisa didapat dari penggunaan teknologi digital adalah untuk memberikan berdukungan terhadap inklusif keuangan. Dengan layanan digital memungkinkan KPM Â bisa mengakses layanan perbankan," kata Mensos.
Ke depan, kata Mensos, Kementerian Sosial sudah ada rencana untuk mengembangkan sistem biometrik dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial. "Dengan teknologi digital, penyaluran bantuan sosial dapat memenuhi prinsip 6T," kata Mensos.
Yang dimaksud Mensos dengan 6T adalah dimana bantuan sosial bisa tersalurkan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
Mensos menyatakan, kehadiran revolusi industri 4.0 harus memberikan manfaat bagi pelaksanaan kesejahteraan sosial di Indonesia. "Kita harus berperan aktif, sehingga masyarakat miskin tidak hanya menjadi penonton belaka dari perubahan yang terjadi namun menjadi pelaku, minimal mengenal dan berpartisipasi dalam dinamika revolusi industri 4.0," katanya.
Salah satu program kerja kepengurusan DNIKS 2017-2021, adalah mengembangan jejaring koordinasi, komunikasi, kerja sama dan kemitraan baik dengan organisasi-organisasi, badan-badan atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah, Perguruan Tinggi, serta dengan dunia usaha (CSR), baik Regional, Nasional maupun Internasional.
Mensos menyatakan, bila dihubungkan dengan gelombang revolusi industri yang terjadi maka DNIKS memiliki posisi yang strategis untuk secara bersama-sama dengan pemerintah mengawal masyarakat sehingga akan memperoleh manfaat yang optimal.
Â
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial
Sonny W Manalu
