JAKARTA, SENIN (29/04/2019) -Â Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif keberadaan Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dengan berbagai kiprahnya mendorong kesejahteraan sosial masyarakat.
"DNIKS secara responsif dapat menangkap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan selanjutnya diterjemahkan melalui praktik pembinaan budaya peduli sesama dan program-program aksi yang aplikatif," kata Mensos, pada sambutannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional DNIKS Tahun 2019, di Jakarta, Senin (29/04/2019).
Selain memberikan sambutan, Mensos juga meluncurkan tujuh program DNIKS yang semuanya merupakan layanan berbasis digital. Dalam kegiatan rakor yang dihadiri oleh sekitar 400 peserta ini, mengambil tema "Peningkatan Eksistensi LKKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial".
Mensos menyatakan, DNIKS berperan mengkoordinasi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial di Indonesia baik di provinsi, kabupaten dan kota. Dengan berbagai programnya, DNIKS juga mengupayakan pemberdayaan bagi seluruh anggota Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS). "Yang telah terdaftar sebanyak 38.000 organisasi yang diberdayakan oleh DNIKS," kata Mensos.
Mensos secara khusus mengapresiasi kiprah Ketua Umum DNIKS Tantyo Adji Sudharmono. Mensos menyatakan, figur Tantyo Sudharmono merupakan sosok yang langka. "Kalau mau fokus ke bisnis, sebenarnya Mas Tantyo juga bisa. Namun beliau memilih lebih bercapek-capek membantu masyarakat mengembangkan program kesejahteraan sosial," kata Mensos.
"Ke depan, bila saya masih mengemban amanat sebagai Mensos, saya berharap DNIKS menjadi mitra strategis Kemensos karena memang program DNIKS sama dengan Kemensos," kata Mensos.
Mensos menyatakan terima kasih atas andil DNIKS selama ini. DNIKS telah menyelenggarakan berbagai program kesejahteraan sosial yang didesain untuk pengembangan kewirausahaan sosial khususnya masyarakat lapis bawah. "Layanan dan bantuan yang diberikan DNIKS bersifat merespon kebutuhan pengembangan usaha ekonomis produktif," kata Mensos.
Mensos juga bangga, sebab dalam pengabdiannya, DNIKS tetap beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang kini masuk era revolusi industri 4.0. Â Hal ini dapat dibuktikan dengan peluncuran lima layanan aplikasi yakni bantudoong.org; konsesi.com; bazarakyat.com; safarjourney.com; jaringemasdniks.com.
"Saya menyambut baik inisiatif DNIKS yang telah mengoptimalkan dunia digital era revolusi industri 4.0 dengan meluncurkan layanan  aplikasi berbasis digital dalam rangka memanfaatkan dunia digital untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial," kata Mensos.
Dikatakan Mensos, aplikasi karya DNIKS ini juga membanggakan sebab merupakan langkah positif di tengah maraknya penyalahgunaan media digital dengan penyebaran berita bohong atau hoaks. "Tapi DNIKS termasuk penggunaan aplikasi yang positif," katanya.
Mensos menambahkan, Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program juga dilakukan dengan mengembangkan layanan berbasis digital. "Program kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan masalah kemiskinan di era revolusi industri mesti memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial," kata Mensos.
Menurut Mensos, pada era revolusi industri 4.0, berbagai program penanganan fakir miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kementerian Sosial memanfaatkan dunia maya dan teknologi informasi.
"Salah satu manfaat yang bisa didapat dari penggunaan teknologi digital adalah untuk memberikan berdukungan terhadap inklusif keuangan. Dengan layanan digital memungkinkan KPM Â bisa mengakses layanan perbankan," kata Mensos.
Ke depan, kata Mensos, Kementerian Sosial sudah ada rencana untuk mengembangkan sistem biometrik dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial. "Dengan teknologi digital, penyaluran bantuan sosial dapat memenuhi prinsip 6T," kata Mensos.
Yang dimaksud Mensos dengan 6T adalah dimana bantuan sosial bisa tersalurkan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
Mensos menyatakan, kehadiran revolusi industri 4.0 harus memberikan manfaat bagi pelaksanaan kesejahteraan sosial di Indonesia. "Kita harus berperan aktif, sehingga masyarakat miskin tidak hanya menjadi penonton belaka dari perubahan yang terjadi namun menjadi pelaku, minimal mengenal dan berpartisipasi dalam dinamika revolusi industri 4.0," katanya.
Salah satu program kerja kepengurusan DNIKS 2017-2021, adalah mengembangan jejaring koordinasi, komunikasi, kerja sama dan kemitraan baik dengan organisasi-organisasi, badan-badan atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah, Perguruan Tinggi, serta dengan dunia usaha (CSR), baik Regional, Nasional maupun Internasional.
Mensos menyatakan, bila dihubungkan dengan gelombang revolusi industri yang terjadi maka DNIKS memiliki posisi yang strategis untuk secara bersama-sama dengan pemerintah mengawal masyarakat sehingga akan memperoleh manfaat yang optimal.
Â
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial
Sonny W Manalu
