Maka dihadapkan dengan hal ini, sepertinya menjadikan Jokowi dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga tidak ada pilihan bagi Jokowi untuk tidak mengakomodir mengenai apa saja nantinya yang akan di undang-undangkan oleh MPR/DPR kedepannya.
Jadi, dalam hal ini dapat disimpulkan, Jokowi layaknya sudah di pegang oleh para elit politik MPR/DPR dan menjadi semacam kartu truf bersama para elit pemerintahan lainnya dalam menjalankan pemerintahannya kedepan.
Apalagi andaikata kedepan wacana Amandemen UUD 1945 yang mengembalikan posisi MPR seperti semula dan beberapa wacana amandemen pasal-pasal lainnya disahkan, akan semakin dapatlah ditegaskan bagaimana sejatinya posisi presiden nantinya.
Memang juga secara personal akan menguntungkan Jokowi, bila nanti seluruh usulan wacana Amandemen UUD 1945 tersebut di sahkan, bukan tidak mungkin, akan terbuka kembali peluang lebar Jokowi menjadi Presiden RI untuk yang ke tiga kalinya.
Disamping itu kalau dilihat dan berlatar belakang juga dari berbagai program yang terdapat dalam Nawacita yang dicanangkan pada periode Jokowi sebelumnya, nampaknya banyak yang dirasa dan dinilai rakyat bahwa banyak program yang tidak tuntas dan tidak tersentuh baik disektor politik maupun penegakan hukumnya, seperti mengenai reformasi partai politik.
Praktik-praktik korupsi yang dilakukan kader-kader partai politik dalam pemerintahan terus bergulir bagai bola salju, terbukti makin maraknya proses OTT yang dilakukan KPK yang pada akhirnya banyak menjebloskan kader partai ke balik jeruji besi atau Penjara.
Bahkan yang semakin menjadi ironi adalah ketika Presiden Jokowi belum dapat membuktikan pencapaian Nawacita di sejumlah pidatonya kenegaraannya?
Bolehlah disimak dan dicek lagi benarkah atau tidak ulasan penulis ini, karena dalam setiap pidatonya, penulis tidak menemukan capaian Nawacita yang di jelaskan oleh Jokowi secara terperinci. Tentang bagaimana capaian Nawacita tersebut, seperti Nawacita yang pertama, apa hasilnya, seperti apa kelanjutannya dan apa yang akan dilanjutkan, terus nawacita yang kedua bagaimana dan juga capaian Nawacita yang seterusnya apa implikasi dan realisasinya, apakah sudah tercapai sesuai target ataukah belum.
Jokowi pada pidatonya hanya berisi ajakan, imbauan, penjelasan mengenai kondisinya saja bukan berisi tentang hasil capaiannya, apakah Jokowi dan pemerintahannya menyembunyikan hasil capaiannya karena gagal sehingga tidak berani diungkapkan ataukah ada maksud lainnya, entahlah hanya Jokowi dan pemerintahannya sendiri yang mengetahuinya. Seyogianya Jokowi haruslah dapat memberikan keterangan rilis resminya melalui pidatonya tentang capaian-capaian program Nawacita yang dicanangkannya pada periodenya yang lalu. Belum lagi berbagai persoalan bangsa lainnya yang jadi PR baru bagi Jokowi dan pemerintahannya kedepan yang belum selesai dituntaskan.
Namun tentunya didalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pastinya ada rakyat didalamnya. Maka dalam hal ini negara dan rakyat sejatinya harus seiring sejalan.
Oleh karenanya, perlunya menjadi catatan penting agar pemerintah seyogiayanya tetap selektif dan berhati-hati terhadap rakyatnya, boleh-boleh saja kedepannya Jokowi dan para elit politik di Parlemen bersama elit pemerintahan lainnya terlihat mesra layaknya perangko.
