Tidak heran kalau para legislator dan elit pemerintahan ini sering mencoreng kredibilitas nama lembaga DPR dan Instansi Pemerintah lainnya yang sering dilabeli sebagai institusi terkorup.
Korupsi yang semakin menjadi di negeri ini, semakin meningkatkan level pesimisme dan skeptisme rakyat. Sehingga muncul asumsi bahwa tindakan merugi tersebut tak akan kunjung berhenti.
Dinamika demi dinamika aksi korupsi ini terus terjadi memengaruhi relevansi perkembangan negara menyangkut kuat dan lemahnya ekonomi suatu negara.
Karena sebenarnya masalah terbesar perekonomian Indonesia adalah korupsi. Bukan rendahnya infrastruktur yang dijadikan fokus perbaikan oleh pemerintah dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dan kesemuanya itu, kembali bergantung pada seberapa besar integritas para pengendali politik dan pemangku kepentingan di negeri ini.
Sayangnya, dari fenomena-fenomena yang terjadi ini hanya menjadi pengetahuan belaka tanpa adanya tindakan preventif untuk memperbaikinya.
Secara umum, perjalanan demokrasi dan kancah politik di negeri ini, memang masih sering menjadi pertanyaan hingga saat ini. Sebenarnya bentuk Demokrasi pemerintahan yang terbaik seyogyanya tetap mengikut sertakan peran rakyat didalamnya.
Karena rakyat adalah faktor dan obyek utama yang menyebabkan terjadinya perubahan dan transformasi di dalam suatu negara.
Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus benar benar tertuang secara nyata kepada rakyat. Oleh karena itu, di negeri ini perlu transformasi para tokoh-tokoh pelakunya baik elit politik, pemerintahan, tokoh negarawan dan elemen bangsa lainnya menuju satu kesatuan visi dan misi.
Sudah saatnya sekarang ini, antara struktur kekuasaan atau pemerintahan benar-benar sejalan dengan rakyat, saling menguntungkan satu sama lain dalam mewujudkan kepentingan bersama.
Dalam pelaksanaan dan visi dan misi yang hendak dibangun, apabila sejalan dengan kehendak rakyat dan kekuasaan. Tentunya tidak akan ada lagi kecemburuan sosial, ketimpangan sosial ataupun pertentangan lainnya. Sehingga tidak ada lagi klaim bahwa demokrasi dan politik di negeri ini sebenarnya masih proses belajar.
