Contoh nyata saja Seperti yang terjadi terhadap RUU KPK, yang mendapat penolakan keras dari publik. Sehingga dampak dari akibat situasi tersebut, Presiden Jokowi sempat menunda RUU tersebut dan terpaksa harus mempertimbangkan mencabut RUU tersebut dengan pertimbangan menerbitkan Perrpu. Â
Sebenarnya Demokrasi dan perpolitikan harus selalu berpasangan dan harus seiring sejalan, dan Demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini, sebenarnya juga  patut diapresiasi. Lantaran berkonsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Namun terkadang realitanya di lapangan, praktik atas teori berdemokrasi dan politik di negeri ini masih hanya sebatas memprioritaskan aspek kuantitas.
Bicara kuantitas yang dimaksud disini adalah, banjirnya para caleg dan politisi belum diimbangi dengan kualitas SDM dan rancangan produk pemilihan politik yang baik.
Sehingga berdampak pada munculnya sikap-sikap pragmatis pemilih yang tak paham siapa dan seperti apa sebenarnya yang mewakili aspirasinya di parlemen.
Hal ini disebabkan karena, kebanyakan Partai politik diperlukan hanya sebagai kendaraan yang mengantar para calon anggota legislatif, untuk duduk di kursi nyaman DPR.
Keberadaan Parpol dalam mengantar caleg menjadi wakil rakyat memunculkan mindset baru bagi sebagian anggota DPR, ini karena masih legalnya doktrin yang berlaku di Parpol "tidak ada teman sejati, tidak ada kader sejati. Yang ada adalah kepentingan partai".
Belum lagi setelah menjabat, tentunya ada biaya-biaya yang tidak sedikit untuk disetorkan pada Parpol, padahal sebelumnya para Caleg sudah menghabiskan biaya dalam kontestasi Pemilu.
Sehingga dengan melihat sejumlah fakta-fakta tersebut, tidak mengherankan jika konsentrasi dan fokus para anggota DPR menjadi terpecah.
Di satu sisi, memiliki tugas untuk mewakili aspirasi rakyat, namun di sisi lain perlu memikirkan nasibnya sendiri terkait haknya, sehingga seringkali para legislatif mencari tambahan pemasukan dengan mencari sumber pendapatan lain untuk mengembalikan biaya yang dihabiskan untuk Parpol.
Sehingga sering yang terjadi adalah ada saja berbagai cara untuk menutupi biaya itu dilakukan dengan menyalah gunakan wewenang dengan menggunakan beberapa pos anggaran negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang menyebabkan munculnya kasus kasus korupsi, gratifikasi dan kasus lainnya.
