Keadaan ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Dulu ada sedikit bantuan dana APBD melalui hibah dan bantuan sosial kepada ormas. Tetapi dengan alasan setiap pengajuan ke pusat oleh Provinsi selalu dicoret oleh Kemendagri, maka semua Ormas itu mengalamai kesulitan yang tak alang kepalang.
Di tengah kesulitan pendanaan itu, apa yang dilakukan Ormas? Pada dasarnya secara formal Ormas tetap tegak eksistensinya. Mereka menjalankan operasional kegiatan rutin dengan terseok-seok. Kalau ada kegiatan yang bersifat agak memadai, itu dilakukan dengan menggali dana dari para donatur dan masyarakat pendukung dan simpatisan. Sekali-sekali dibantu oleh pihak swasta dan BUMN yang juga amat terbatas. Pada hal dulu, baik di masa Orde Baru atau di awal dekade reformasi, bantuan setiap tahun dari APBD yang bervariasi jumlahnya, cukup memberikan darah dan kehidupan Ormas-oramas itu.
Pada beberapa organisasi seperti Muhammadiyah agak ada kegiatan karena mereka sudah terbiasa tidak tergantung dengan pihak lain. Dibantu oleh badan amal usaha, serta lembaga keuangan dan Lazismu serta Badan Wakaf Uang yang mereka miliki, ditambah warga perorangan yang menjadi dermawan dan donatur, masih agal lumayan ada kegiatan dan gerakan. Sekali sebulan Muhammadiyah tetap membuat agenda yang disebut Hari Bermuhammadiyah. Dan pada sisi lain, roda persyarikatan ini masih berjalan meski dengan tetap gali lobang timbul lobang di dalam pembiyaan.
Memang tidak banyak yang dapat dibuat oleh Ormas akibat keadaan tadi. Akan tetapi kegiatan tabligh dan dakwah mereka masih jalan apa adanya. Perhatian pihak pemerintah dengan alasan aturan dan undang-undang yang mengikat, memang amat minim, Â untuk mengatakan tidak ada sama sekali. Â Â
Di tengah kesulitan itu Ormas Islam terus mengadakan kegiatan yang ditopang oleh berpakai pemangku kepentingan (stake-holrder). Memagari warga Minangkabau dari pengaruh ektremis dan garis keras yang mungkin menyusup, Â maka sering diadakan diskusi dan seminar berkenaan dengan itu. Misalnya oleh PGAI dengan tema, "Seminar Nasional, "Islam dan Kebangsaan: Dinamika Politik Nasional dalam Bingkai Ukhuwah islamiyah" Yayasan Dr. Abdullah Ahmad PGAI, Padang, 18 Mei 2015. Lihat, https://shofwankarimaffuiainib.blogspot.co.id/2015_05_01_archive.html
Pada tahun 2016 sampai penggalan pertengahan 2017, Ormas di Sumbar telah melakukan pertemuan dengan Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Danrem, Kajati, Dan Lantamal, Dan Lanud atau Forkompimprov. Di situ dalam pertemuan yang berkali-kali ada komunikasi, konsolidasi dan diskusi tentang beberap hal. Misalnya soal Lambang Perdamaian Burung Merpati di Pantai Lasak Purus Padang. Soal kasus seorang dokter di Solok yang ditenggarai dibully dan persekusi oleh pihak tertentu. Semua isu itu telah dapat selesaikan dan diteriam secara arif oleh berbagai pihak tanpa ada kegaduhan.
VI. Penutup
Dinamika ummat Islam di Minangkabau senantiasa terus menerus berjalan secara fluktuatif. Peranan tokoh masyarakat, ulama, pemerintah dan ormas Islam senantiasa harus diintegrasikan di dalam menghadapi persoalan sosial keagaman, pendidikan, peningkatan kualitas SDM , ekonomi dan sosial budaya di Minangkabau.
Angkatan muda Minangbau menjadi ujung tombak yang harus terus menerus diasah di dalam menghadapi tantangan untuk kebangkitan ummat. Mereka yang ada di kampung dan di rantau, lebih-lebih yang sedang menuntut ilmu di berbagai belahan dunia diharapkan mengisi kemampuan kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan spiritualnya untuk kembali ke Tanah Air di dalam membangun ummat dan bangsa ke arah yang lebih baik di masa kini dan akan datang.
Padang, 5 Agustus 2017
