Guna mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara melalui pemerataan keterjangkauan fasilitas, negara memerlukan dana. Dana tersebut diperoleh melalui pemungutan pajak kepada wajib pajak (warga negara). Pemerataan kesejahteraan diharapkan dapat terwujud sehingga setiap warga negara telah tercukupi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, setelah kebutuhan dasar tercukupi, individu dapat mengembangkan diri hingga mencapai taraf ekonomi tertentu dan dikenakan lebih banyak pungutan pajak. Misalnya berupa pajak penghasilan pasal 21 yang memiliki tarif progresif untuk setiap jenjang kenaikan gaji. Ranah privat (res pivata) dan ranah publik (res publica) bersifat timbal balik dan saling membutuhkan.
Akan tetapi, untuk mencapai hubungan timbal balik yang didasari oleh sukarela, memerlukan tahapan yang cukup panjang. Teori Lawrence Kohlberg, yang didasarkan pada teori Piaget, mengembangkan teori moralisasi perkembangan kognitif (cognitive-developmental theory of moralization). Mayoritas ahli psikologi beranggapan bahwa pikiran moral merupakan proses sosial. Berbeda dengan Piaget yang memberikan asumsi bahwa nalar (cognition) dan perasaan  (affection) berkembang secara paralel. Selanjutnya, Piaget berasumsi bahwa keputusan moral merupakan pengembangan kognisi secara alami.
Kohlberg meneliti permasalahan filosofis yang mendasar sebagai inti pengembangan teori moral. Permasalahan filosofis tersebut misalnya mempertanyakan definisi konstruksi yang adil dalam suatu kelompok masyarakat. Kohlberg juga beranggapan bahwa pembahasan mengenai moralitas beserta perkembangannya hendaknya senantiasa bersisian dengan masalah relativitas moral dan nilai-nilai yang netral. Kematangan moral juga menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kebenaran suatu hal.
Enam tahapan perkembangan moral Kohlberg dijabarkan sebagai berikut :
Tingkat I
Tahap 1 : Moralitas Heternomus. Pada tahapan ini, perilaku moral dalam bentuk kepatuhan didasarkan karena adanya ketakutan akan hukuman.
Tahap 2 : Individualisme tujuan dan pertukaran instrumental. Pada tahapan ini, anggapan baik ditentukan dari terpenuhinya kepentingan pribadi.
Tingkat II
Tahap 3 : Hubungan antar pribadi yang selaras saling timbal balik. Basis penilaian moral pada kepercayaan, kasih sayang, kesetiaan, dan penghargaan.
Tahap 4 : Moralitas sistem sosial. Hukum masyarakat merupakan penentu terpenuhinya kebaikan. Penjagaan terhadap tatanan sosial memerlukan penegakan aturan dan hukum.
