Kalau awal pandemi itu Mbak, sepi sekali soalnya tidak ada wisatawan. Habis itu lockdown. Jadi Malioboro tutup semua. Ya kita kan yang jual di Malioboro juga gaboleh buka Mbak.” Ungkap Ibu Puji, salah seorang pedagang sandal batik di Malioboro, Jogjakarta. (Sabtu, 6 November 2021)
Begitulah gambaran awal pandemi bagi para pedagang UMKM ditambah lagi dengan kebijakan lockdown yang mematikan usaha mereka. Ibu Puji juga mengungkapkan bahwa efek yang ia terima sangat besar sampai-sampai Ibu Puji banting setir ke profesi lain untuk bisa mendapatkan uang yang cukup.
Cerita diatas merupakan satu dari sekian contoh kondisi UMKM yang ada di Indonesia. Angka pandemi COVID-19 yang masih tinggi hingga saat ini membuat masyarakat kesulitan untuk beraktivitas. Selain itu, hadir sebuah kekhawatiran terhadap lumpuhnya kegiatan perekonomian sektor informal bagi masyarakat menengah hingga ke bawah yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi sektor lainnya.
Problematika UMKM di Masa Pandemi
UMKM ternyata menjadi salah satu efek samping dari pandemi ini, diantaranya omzet dari para pelaku ekonomi mengalami penurunan yang signifikan sebesar 30 persen dengan jumlah sekitar 63,9 persen dari total UMKM yang mencapai 64,2 juta di Indonesia. Bank Indonesia juga mencatat bahwa 87,5 persen UMKM mengalami dampak di sisi penjualan dan memberikan tekanan terhadap omzet (Saputra, 2021).
Sektor UMKM yang paling banyak terdampak yaitu makanan dan minuman. Selama masa pandemi COVID-19, Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa selain sektor makanan dan minuman, sektor pakaian, industri kreatif, dan pertanian pun ikut terguncang.
Beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank juga menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Selain kendala tersebut, UMKM juga mengeluhkan kedala-kendala lain, seperti bahan baku yang sulit diperoleh, permodalan macet, penurunan konsumen, serta terhambatnya proses produksi dan distribusi.
Kebijakan Pemerintah untuk UMKM di Masa Pandemi
Pemeritah sudah mengeluarkan kebijakan khusus yang tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN 2021) yang berisikan solusi berupa bantuan keuangan untuk sektor umkm dengan rincian memberikan subsidi bunga sebesar Rp34,15 T, insentif pajak sebesar Rp28,06 T serta peminjaman modal untuk kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp6 T.
Selain dari bantuan financial, dalam rangka digitalisasi, pemerintah bersama pihak-pihak terkait mengusung perbaikan akses internet khususnya di daerah-daerah tertinggal karena banyak pelaku UMKM yang ingin terdaftar di market place tetapi terhambat dengan terbatasnya akses internet. Lalu, pemerintah turut memberikan subsidi internet minimum 1Gb per hari per unit UMKM serta membantu dan memberikan pendampingan kepada UMKM agar melek pasar digital disertai dengan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan non teknis umtuk setiap pelaku usaha.
Strategi yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi diantaranya, melakukan inovasi produk berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan manajemen risiko untuk dapat menemukan cara menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi. Lalu, menjaga kualitas dengan memastikan produk sampai dalam kondisi baik sampai ke tangan konsumen serta mempromosikan dan memanfaatkan pemasaran digital, baik berbayar maupun tidak berbayar untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial dan pemasaran. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan pelaku usaha lain ataupun dengan komunitas bisnis guna memperoleh penganggaran yang tidak terlalu besar.
Jadi, Apakah UMKM Sudah Bangkit dan Perekonomian Membaik?
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen diawal tahun 2020 membawa pengaruh positif terhadap nilai PDB riil Indonesia yang sampai saat ini mengalami perbaikan (Haryono, 2021). Melihat kondisi perekonomian tersebut, di tahun 2021 sudah jauh lebih stabil dibanding saat awal pandemi menerjang dunia, terkhusus pada sektor UMKM. Peningkatan omzet serta inovasi yang semakin berkembang bisa menjadi harapan masyarakat dan negara untuk terwujudnya pemulihan ekonomi nasional.
Tidak lepas dari peran peemerintah dan masyarakat untuk bisa menekan laju pandemi ini hingga pembatasan sudah mulai berkurang dan usaha-usaha pun mulai beroperasi kembali. Dari data yang sudah dijelaskan di atas, kondisi UMKM di tahun ini memang sudah cukup baik. Ditambah lagi 22 persen UMKM yang tadinya "mati" sekarang sudah beroperasi kembali serta pada kuartal II tercatat 85 persen UMKM sudah berjalan normal.
“Alhamdulillah mulai bisa buka lagi semenjak ppkm diturunkan levelnya. Orang-orang juga sudah pada di vaksin jadi ya semoga aman. Wisatawan juga sudah mulai berdatangan berawal dari wisatawan lokal dulu tapi sekarang wisatawan luar juga sudah banyak. Pendapatan saya alhamdulillah naik 3x lipat berkat dukungan pemerintah juga.” Tutup Ibu Puji.
Referensi:
Haryono, E. (2021, Agustus 5). EkonomiI Indonesia Melanjutkan Perbaikan, Tumbuh Positif Pada Triwulan II 2021. Retrieved Oktober 10, 2021, from Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2319221.aspx
Kemenkeu. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved from kemenkeu: https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf
Wijaya, I. M. (2020, Oktober 15). Ini Sederet Upaya Pemerintah Memajukan UMKM. Retrieved Oktober 10, 2021, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-sederet-upaya-pemerintah-memajukan-umkm/
