Ternyata Selain kredit sindikasi, BNI dan Bank Sumsel Babel juga terus menjajaki berbagai sinergi untuk meningkatkan layanan kedua bank. Salah satunya adalah kolaborasi untuk membangun sistem interkoneksi layanan uang elektronik. Sinergi itu memungkinkan layanan uang elektronik BSB Cash milik Bank Sumsel Babel tersambung dengan mesin-mesin electronic data capture (EDC) BNI. Sebaliknya, pelanggan Tap Cash BNI juga dapat mengakses EDC milik Bank Sumsel Babel.Â
Sehingga antara pihak swasta atau BUMN dan Pemerintah tetap untung. Saat ini Kementerian Keuangan memang menyediakan berbagai fasilitas bagi pihak swasta untuk membangun proyek infrastruktur, yaitu VGF, penjaminan infrastruktur, dan project development facility (PDF). Ada pula skema pengembalian investasi proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yakni availability payment (AP). Â Merujuk ke pengalaman pemerintah daerah di negara maju pembiayaan pembangunan yang bisa dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan Public Private Partnership (PPP) namun dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Skema PPP sudah tidak asing lagi, skema ini menjadi skema populer yang dilakukan di Indonesia. Namun sayangnya penerapan skema ini untuk program seperti transportasi massal atau infrastruktur daerah masih sulit dilakukan. Karena menimbang program sejenis ini menuntut adanya government guarantee atau viability gap fund yang perlu dialokasikan oleh pemerintah. Salah satu yang bisa dicontoh adalah pada studi kasus di Britania Raya yang akhirnya menemukan skema 'installment' setelah 20 tahun melakukan berbagai eksperimen pembiayaan pembangunan yaitu dengn swasta membangun sebuah proyek pada standar tertentu, lalu pemerintah daerah menyicil untuk kurun waktu tertentu.
 Logika yang serupa seperti seseorang menyicil rumah atau kendaraan. Dengan skema ini, pemerintah daerah bisa membangun lebih banyak pembangunan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu kebijakan di California, Amerika Serikat juga dapat dijadikan refrensi. Sebagai contoh, pemerintah membangun sebuah jalan/perbaikan jalan di jalur tertentu maka penerima manfaat (warga di sekitar jalan atau industri yang menggunakan jalan tersebut sebagai jalur logistik) akan dikenakan pajak tambahan untuk kurun waktu tertentu. Perkembangan PPP kini semakin dinamis dan patut di eksplorasi lebih jauh oleh pemerintah agar mampu menjadi alternatif solusi pembiayaan pembangunan.
Jadi masih berfikir untuk hutang dan mengemis bantuan ke negara lain?
Refrensi :
- Dokumen PQ LRT Palembang
- Media Keuangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
- Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek LRT Palembang
