Skandal Anggaran di Dinas Peternakan Kabupaten Bungo: Dari Kolam Ikan hingga Sapi Fiktif?
Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran yang mencakup pembangunan infrastruktur hingga pengadaan ternak.
Berdasarkan hasil investigasi Lingkar Gerakan Nusantara, sejumlah proyek di dinas tersebut ditemukan memiliki indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara. Beberapa kejanggalan yang terungkap meliputi:
B
1. Pembangunan tanggul kolam – Diduga dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai standar, dan melewati batas waktu pengerjaan tanpa pengawasan yang memadai. Meski demikian, anggaran tetap dicairkan 100%.
2. Penggalian kolam/bak ikan – Hasil pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan standar kualitas yang seharusnya, sementara anggaran yang dialokasikan dianggap jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.
3. Pembangunan bak waremesh – Indikasi mark-up hingga 50% muncul dalam proyek ini. Selain itu, spesifikasi yang digunakan diduga tidak sesuai dengan ketentuan, mengarah pada kemungkinan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
4. Pengadaan dan penyerahan ternak (sapi, kambing, dan ayam) – Proses distribusi dilakukan tanpa transparansi, bahkan pada dini hari tanpa pengawasan yang memadai. Hewan ternak yang seharusnya menjalani karantina terlebih dahulu justru langsung disalurkan. Lebih mencurigakan lagi, jumlah ternak yang diterima diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penyedia pengadaan hanya berasal dari satu pihak yang sama, mengindikasikan adanya monopoli atau permainan tender.
Lingkar Gerakan Nusantara Desak Audit dan Penindakan
Menanggapi temuan ini, Ketua Lingkar Gerakan Nusantara, Erwin Harahap, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendesak aparat terkait untuk segera bertindak.
"Kami akan segera menyurati Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) agar melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek ini guna menghitung potensi kerugian negara," tegas Erwin.
Selain itu, pihaknya juga akan menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar pemerintah pusat turun tangan dalam menangani kasus ini.
"Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, penyalahgunaan anggaran seperti ini tidak bisa ditoleransi. Kami meminta aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini," tambahnya.
