Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran yang mencakup pembangunan infrastruktur hingga pengadaan ternak.
Berdasarkan hasil investigasi Lingkar Gerakan Nusantara, sejumlah proyek di dinas tersebut ditemukan memiliki indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara. Beberapa kejanggalan yang terungkap meliputi:
B
1. Pembangunan tanggul kolam – Diduga dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai standar, dan melewati batas waktu pengerjaan tanpa pengawasan yang memadai. Meski demikian, anggaran tetap dicairkan 100%.
2. Penggalian kolam/bak ikan – Hasil pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan standar kualitas yang seharusnya, sementara anggaran yang dialokasikan dianggap jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.
3. Pembangunan bak waremesh – Indikasi mark-up hingga 50% muncul dalam proyek ini. Selain itu, spesifikasi yang digunakan diduga tidak sesuai dengan ketentuan, mengarah pada kemungkinan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
4. Pengadaan dan penyerahan ternak (sapi, kambing, dan ayam) – Proses distribusi dilakukan tanpa transparansi, bahkan pada dini hari tanpa pengawasan yang memadai. Hewan ternak yang seharusnya menjalani karantina terlebih dahulu justru langsung disalurkan. Lebih mencurigakan lagi, jumlah ternak yang diterima diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penyedia pengadaan hanya berasal dari satu pihak yang sama, mengindikasikan adanya monopoli atau permainan tender.
