Senjata Makan Tuan, Ocehan Mega Di-Skak Mat Kaum Buruh

Sementara, dalam bidang olahraga, meski belum mendunia timnas garuda U-19 dan U-16 pernah menoreh prestasi manis di bawah besutan Indra Syafri dan Fachri Husaeni. Bukti-bukti ini terntu hanya sebagian kecil prestasi yang bisa mengharumkan Bangsa dan Negara Indonesia.

Kembali pada pernyatan Mega. Biarlah hal tersebut suka-sukanya dia memberikan pendapat. Kita yang berada di luar ring pemerintahan boleh percaya atau tidak.

Tapi, dilihat dari kacamata politik, statement Mega ini rasanya bakal menjadi senjata makan tuan bagi dia dan partainya PDIP. Bukan tidak mungkin bakal banyak kaum muda dan milenial yang tersinggung, dan akhirnya tidak melirik PDIP dalam setiap ajang pesta demokrasi di tanah air. Baik itu Pilkada, Pilpres atau Pemilu Legeslatif.

Ocehan Mega Jadi Sorotan Publik

Jangan dulu jauh menuju pesta demokrasi. Pernyataan Megawati yang menyinggung tentang sumbangsih kaum milenial dan demontrasi, yang dilakukan dalam rangka menolak UU Ciptaker berujung para sorotan sejumlah pihak.

Salah satu contohnya datang dari Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos. Dengan berani, Nining men-Skak Mat Mega dengan pernyataan-pernyataan menohok.

Nining meminta Megawati untuk membuka memori lama, di saat dia bercucuran air mata waktu Presiden SBY menaikan harga BBM pada tahun 2008 silam. Masih kata Nining, Ketum PDIP itu harusnya berkaca pada peristiwa dimaksud.

Dalam hal ini, Megawati jangan asal melarang gerakan mahasiswa, buruh, ormas dan lapisan masyarakat lainnya, mentang-mentang partainya telah menjadi penguasa

"Ingat dong ketika mereka juga bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining, Kamis (29/10/20). Suara.com

Masih dikutip dari Suara.com, Nining menjelaskan, alasan mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan sejumlah elemen masyarakat lainnya turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, lantaran aspirasi mereka tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR. Terlebih, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat.