Mohon tunggu...
salwa sahira
salwa sahira Mohon Tunggu... Mahasiswa

Saya sedang belajar di Universitas Airlangga dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat program studi kesehatan masyarakat

Selanjutnya

Tutup

Healthy

Perdebatan Vasektomi Ditengah Masyarakat Indonesia

10 September 2025   16:13 Diperbarui: 10 September 2025   16:13 15
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kesehatan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Schantalao

Indonesia termasuk negara yang memili jumlah penduduk paling banyak di dunia. Menurut data dari dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tahun 2025 di bulan Juni, penduduk negara Indonesia mengalami peningkatan yakni mencapai 286 juta jiwa. Dari data tersebut kita bisa mengidentifikasi seberapa banyak dan beratnya tanggung jawab pemerintah negara Indonesia ini. Di sisi lain, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,47 persen dari jumlah masyarakat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian di Indonesia masih belum stabil. Namun, pemerintah harus segera mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah memberikan bantuan sosial yang biasanya berisi bahan-bahan kebutuhan pokok dan beberapa jumlah nominal uang yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.

 Namun dalam penerapannya ada beberapa oknum yang dirasa kurang tepat mendapatkan bantuan sosial. Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, ternyata banyak keluarga penerima bantuan sosial yang memiliki banyak sekali anak dan mirisnya sang kepala keluarga tidak menganjurkan dan berkenan menggunakan KB. Saat dimintai jawaban sang kepala keluarga mengatakan bahwa ia tidak berkenan menggunakan KB karena menurut ia KB itu melanggar hukum agama dan melawan kodrat dari Tuhan. Pemikiran--pemikiran seperti ini merupakan pemikiran yang salah, dan kesalahan pemahaman ini dapat merugikan banyak pihak, seperti anak -- anaknya. Dikarenakan tingginya beban akibat banyaknya anak, beberapa anak tidak mendapatkan haknya secara layak. Hak yang dimaksud seperti hak untuk mendapat pendidikan, kasih sayang, dan hak hidup yang layak.

Akibat banyaknya kerugian yang ditimbulkan, gubernur Jawab Barat, Bapak Dedi Mulyadi membuat suatu ide untuk mengurangi bertambahnya kerugian yang dapat ditimbulkan. Terobosan ini adalah mewajibkannya calon penerima bantuan sosial melakukan vasektomi yang dilakukan oleh sang kepala keluarga. Vasektomi merupakan prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar (testis). Dengan begitu, menukil artikel Alodokter yang sudah ditinjau oleh dr. Pittara. Vasektomi ini bertujuan untuk memberikan jeda bereproduksi bagi orang tua, meningkatkan partisipasi laki-laki untuk menggunakan KB mengingat masih minimnya penggunaan KB  oleh laki-laki karena kebanyakan penggunaan KB dibebankan kepada sang istri, dan tentunya menyejahterakan keluarga calon penerima bantuan sosial jadi penyaluran bantuan sosial lebih efektif.

Di samping banyaknya manfaat yang ditimbulkan, kebijakan ini tentunya tidak luput dari pendapat pro maupun kontra di dalam masyarakat. Banyak elemen masyarakat mendukung kebijakan ini karena melihat keefektifannya. Namun tak dipungkiri, banyak juga elemen masyarakat tidak setuju mengenai kebijakan ini. Memang, jika dikaji lebih dalam vasektomi ini memiliki risiko -- risiko yang dapat ditimbulkan.  Dari pelanggaran HAM, melawan hukum agama, dan tentunya masalah kesehatan.

Tindakan vasektomi ini termasuk tindakan bedah yang dilakukan dengan pemotongan pada saluran vas deferens yang digunakan untuk menyalurkan sel sperma. Karena merupakan tindakan bedah, tentunya akan menimbulkan efek samping setelah selesai tindakan. Meski jarang terjadi, vasektomi ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi, seperti infeksi pada bekas luka bedah, penggumpalan darah di skrotum, granuloma sperma, testis terasa penuh, dan terasa nyeri pada testis yang berkepanjangan.

Setelah melihat beberapa efek yang timbul, menurut saya sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat sebenarnya mendukung kebijakan ini. Namun perlu ditekankan harus adanya evaluasi dan pengkajian tentang kebijakan ini agar sesuai sasaran dan tidak merugikan pihak mana pun.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun