Di balik gegap gempita pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setiap tahun disampaikan dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN, ada denyut nadi ekonomi yang sesungguhnya menghidupi sebagian besar masyarakat: usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka hadir di setiap sudut jalan, pasar tradisional, hingga platform digital; dari pedagang kaki lima, pengrajin batik, petani kopi, hingga startup kuliner lokal. Namun, justru sektor inilah yang kerap kali paling rentan terhadap guncangan ekonomi, krisis global, hingga disrupsi teknologi.
Dalam konteks itulah, Program UMKM Merdeka digulirkan. Sebuah ikhtiar negara untuk tidak sekadar membangun infrastruktur fisik berskala besar, tetapi juga memperkuat pilar ekonomi rakyat yang menjadi basis ketahanan bangsa. Kata "merdeka" yang disematkan bukanlah jargon kosong, melainkan sebuah visi: membebaskan UMKM dari ketertinggalan, keterbatasan akses, dan ketergantungan pada struktur ekonomi yang timpang.
UMKM: Raksasa Tersembunyi Ekonomi Indonesia
Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, UMKM menyumbang sekitar 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Artinya, mayoritas rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Namun, kontras dengan kontribusinya yang begitu besar, UMKM masih dihadapkan pada permasalahan klasik: akses pembiayaan yang sempit, rendahnya literasi digital, kualitas produksi yang belum konsisten, hingga minimnya penetrasi pasar global.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka UMKM hanya akan menjadi "raksasa yang tidur"---kuat dalam jumlah, tetapi lemah dalam daya saing. Karena itu, Program UMKM Merdeka hadir sebagai katalis untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata.
Tiga Pilar Transformasi
Ada tiga pilar utama yang menopang program ini: akses pembiayaan inklusif, digitalisasi, dan integrasi ke rantai pasok global.
-
Pembiayaan Inklusif.
Pemerintah memperluas skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, syarat lebih sederhana, dan akses yang menjangkau desa-desa. Selain bank, koperasi desa, fintech berbasis syariah, dan lembaga keuangan mikro didorong untuk menjadi mitra UMKM. Tujuannya jelas: pelaku usaha kecil tidak lagi terjerat rentenir atau tengkulak, melainkan memiliki modal yang sehat untuk berkembang. - Baca juga: Pidato Presiden RAPBN 2026 : Pilar Ketangguhan Bangsa Menuju Indonesia Mandiri dan Sejahtera
Digitalisasi sebagai Kunci.
Pandemi Covid-19 membuktikan bahwa UMKM yang cepat beradaptasi ke platform digital mampu bertahan, bahkan berkembang. Program UMKM Merdeka menempatkan literasi digital sebagai prioritas. Pelaku UMKM tidak hanya didorong berjualan di marketplace, tetapi juga memanfaatkan big data, media sosial, hingga sistem pembayaran digital untuk memperluas pasar. Integrasi Global.
UMKM Indonesia tidak boleh puas hanya menguasai pasar domestik. Produk-produk unggulan seperti kopi Gayo, batik Pekalongan, atau kerajinan bambu dari Tasikmalaya berpotensi besar menembus pasar mancanegara. Pemerintah menyediakan fasilitasi sertifikasi, kurasi produk, hingga pameran internasional agar UMKM masuk ke rantai pasok global.
