Jangan Sampai DPR Lindungi Diri, Rakyat Jadi Korbannya

 

Demo di depan gedung DPR seharusnya jadi momen rakyat menyampaikan suara yang nggak terdengar di ruang rapat. Tapi yang sering terjadi justru rakyat bertemu dengan barikade aparat dan pentungan. Bukannya dialog yang dibuka, malah gas air mata yang beterbangan. Pertanyaannya sederhana: kenapa aspirasi rakyat harus ditukar dengan rasa sakit?

Kalau dipikir, aparat sebenarnya hanya menjalankan perintah. Tapi jadi masalah ketika perintah itu lebih condong melindungi gedung DPR daripada warganya sendiri. Gedung bisa dibangun kembali, tapi luka dan trauma rakyat susah disembuhkan. Jangan sampai aparat dijadikan tameng untuk menutupi telinga wakil rakyat.

Rakyat datang dengan keresahan, bukan dengan senjata. Mereka cuma pengen didengar, karena janji-janji DPR sudah sering meleset dari kenyataan. Kalau setiap suara kritis langsung dijawab dengan kekerasan, rakyat akan merasa negara ini bukan lagi rumahnya. Dan kalau kepercayaan itu hilang, siapa yang akan DPR wakili?

Aparat juga perlu sadar, mereka bagian dari rakyat biasa. Di balik seragam, mereka anak dari petani, nelayan, buruh, atau pedagang kecil. Kalau mereka keras pada rakyat, sama saja mereka menyakiti keluarganya sendiri. Jadi lebih bijak kalau aparat menurunkan ego dan memilih jadi pelindung, bukan musuh.

DPR pun jangan lepas tangan. Mereka yang membuat kebijakan, jadi seharusnya mereka juga yang berani menghadapi kritik. Menyembunyikan diri di balik aparat hanya bikin jurang dengan rakyat makin lebar. Kalau benar ingin dihormati, DPR harus membuka pintu dialog, bukan bersembunyi di balik pagar tinggi.

Pada akhirnya, demokrasi itu bukan tentang siapa yang punya kuasa, tapi siapa yang berani mendengar. Rakyat tidak butuh barikade, mereka butuh kepastian bahwa suara mereka dihargai. Aparat bukan musuh, DPR bukan raja, dan rakyat bukan korban. Kalau ini bisa dipahami, demo takkan lagi berakhir dengan tangisan.