Memaknai Stadion Mattoanging sebagai Landmark Kota Makassar

Namun Pemerintah Kota Makassar memandang bahwa menjadi tuan rumah PON IV ini adalah hal penting yang dapat menjadi media untuk menarik perhatian dan mencegah agar tidak banyak lagi masyarakat terlibat dalam gerakan pemberontakan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar mengutus Andi Mattalatta menemui Sri Sultan (Ketua PORI) dengan tujuan untuk meminta dukungan agar Kota Makassar menjadi tuan rumah penyelenggara PON IV. 

Sehari sesudah pertemuan Andi Mattalatta dengan Sri Sultan, kongres kembali dilaksanakan di Solo. Atas dukungan Sri Sultan di dalam kongres ORI di Solo memutuskan Makassar menjadi tuan rumah penyelenggara PON V. Setelah diputuskan bahwa Makassar yang akan menjadi penyelenggara PON V, Andi Mattalatta kembali ke Makassar untuk menemui Gubernur Soediro [2].

Pasca penetapan ini, tentunya Pemerintah Kota Makassar harus segera menyiapkan berbagai fasilitas untuk penyelenggaraan PON IV ini, salah satunya adalah stadion dan sarana lain untuk para atlit. Dengan demikian dibalik dibangunnya stadion ini ada nilai budaya yaitu gagasan para tokoh Makassar akan pentingnya memanfaatkan PON sebagai upaya untuk mencegah masyarakat terlibat gerakan pemberontakan. 

Selain itu, diutusnya Andi Mattalata untuk memastikan Makassar sebagai tuan rumah PON IV merupakan perwujudan dari nilai budaya Bugis Makassar, bahwa perjuangan itu harus dilakukan agar apa yang dicita-citakan dapa diwujudkan. Di mana dalam upaya mencapai tujuan itu harus dengan strategi yang tepat, pemilihan Andi Mattalata sebagai utusan untuk bertemu Ketua PORI pada saat itu, karena Andi Mattalata kenal baik dengan Sri Sultan yang menjabat sebagai Ketua PORI.  

Pasca  ditetapkannya Kota Makassar sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON IV, Andi Mattalata segera melakukan koordinasi dengan Soediro yang menjabat Gubernur Sulawesi pada masa itu (menjabat dari tahun 1951-1953)[3]. Koordinasi lebih lanjut dilakukan oleh Soediro dengan melaksanakan beberapa pertemuan terkait persiapan Makassar sebagai tuan rumah PON IV. 

Di satu sisi kondisi keuangan Pemerintah Kota Makassar pada saat itu masih mengalami krisis ekonomi akibat gerakan pemberontakan Kahar Muzakkar yang masih berlangsung. Upaya penggalangan dana kemudian dilakukan secara gotong royong, dimana pada pertemuan koordinatif yang dilakukan Gubernur Soediro diputuskan bahwa Pemerintah Kota Makassar harus mengajukan pinjaman dana ke Pemerintah Pusat. 

Gubernur Soediro pun membuat surat himbauan pada akhir Agustus 1955 yang ditujukan kepada kepala daerah dan walikota agar setiap instansi pegawai negeri diwajibkan menyisihkan gajinya untuk disumbangkan dalam pembangunan stadion dan sarana olahraga sebagai persiapan menyambut PON IV, dan berhasil dihimpun dana sebesar Rp.7.650.000. 

Awalnya dana tersebut sudah dianggap cukup dalam membangun stadion dan sarana lainnya, namun ternyata tidak cukup, akhirnya diajukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat yang kemudian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14.000.000 untuk Pemerintah Kota Makassar [4]. 

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi dan Pemerintah Makassar dalam persiapan menjadi tuan rumah PON IV ini merupakan perwujudan nyata dari falsafah budaya Bugis Makassar, sekali layar terkembang pantang biduk surut kembali. Selain falsaah budaya itu juga, merepresentasikan prinsip budaya Bugis Makassar terkait dengan gotong royong, keteguhan hati dan kepatuhan pada pemimpin.

Perayaan PON IV dilaksanakan di Kota Makassar telah melebur suasana ketegangan dikalangan penduduk. Penyelenggaraan PON IV di Kota Makassar telah diklaim sebagai perayaan PON IV terakbar sepanjang periode tahun 1950an, kurang lebih delapan belas jenis olahraga dipertandingan  serta  sembilan  belas daerah  ikut  serta berlomba memperebutkan 255 medali.