Sebenarnya pada dasarnya saya yakin semua orang setuju bahwa Ibukota harus dipindahkan karena lahan Jakarta semakin sempit dan permasalahan Jakarta sangat kompleks. Â Sejak zaman Soekarno hingga Soeharto memang sudah diwacanakan tentang Pemindahan Ibukota. Tapi seharusnya Prosesnya tidak seinstan seperti yang sekarang dipublikasikan oleh pemerintah. Harus benar-benar direncanakan dengan matang dan bertahun-tahun perencanaanya.
Apalagi membaca-baca ulasan Bappenas yang menyebut pihak-pihak swasta akan banyak dilibatkan dalam total keseluruhan rencana pemindahan Ibukota yang akhirnya membuat banyak orang berpikir jangan-jangan ada pihak-pihak swasta yang mendorong pemerintahan Jokowi untuk melaksanakan hal ini segera.
Yang namanya Mega Proyek, yang namanya pembukaan/ pembebasan lahan jutaan hektar tentu kita bicara tentang uang besar. Uang besar ini mengundang pihak manapun untuk ikut bermain. Uang Besar adalah Masalah Besar. Itulah intinya.Â
Dan urusan masalah besar itu tidak selayaknya direncanakan secara instant apalagi perencanaan secara sembunyi-sembunyi tentang pihak-pihak mana nantinya yang akan dilibatkan.
Fokus saya pada artikel ini bukan rencana Pemindahan Ibukota. Saya hanya ingin sedikit memberi gambaran bahwa rencana pemindahan ibukota mungkin salah satu contoh dimana kebijakan Jokowi sering kontroversial, sering terasa sebagai proyek ambisi/ proyek mercusuar dan tidak termasuk skala prioritas.
Selama 4 tahun pemerintahannya alih-alih Jokowi berusaha memprioritaskan peningkatan kehidupan ekonomi rakyat kecil akan tetapi malah membangun infrastruktur besar-besaran yang menguras APBN, menambah Hutang LN, mengganggu dana BPJS dan lainnya.
Yang paling memberatkan rakyat kecil adalah ditariknya subsidi BBM dan Listrik sementara uangnya dipakai untuk membangun infrastruktur sebanyak mungkin. Rakyat kecil tidak bisa menikmati tol-tol baru yang sudah dibangun melainkan hanya menerima dampak ekonominya.
BPJS pun kacau balau. Berita terakhir disebut untuk menyehatkan BPJS kabarnya Pemerintah malah akan menaikkan iuran BPJS sebanyak 2 kali lipat. Akan semakin berat lagi untuk rakyat kecil.
Prediksi saya untuk Mega proyek pemindahan ibukota ini tidak akan berjalan lancar seperti halnya Mega Proyek Listrik 35 ribu megawatt. Saya yakin banyaknya masalah di pemerintahan akan membuat focus pemerintah tersita sehingga proyek ini akan terhambat pelaksanaannya. Â Akan mundur dari jadwalnya atau malah terbengkalai nantinya.
Sebaliknya kalau Jokowi focus di Proyek Pemindahan Ibukota bisa jadi masalah-masalah penting negara lainnya malah terbengkalai. Ujung-ujungnya sama dimana bila ada salah satu yang terbengkalai maka pemerintahan Jokowi akan tergradasi kredibilitasnya.
Meletusnya kerusuhan beberapa hari terakhir di sejumlah kota di Papua sudah membuktikan bahwa betapa banyak masalah penting mendasar yang harus diselesaikan pemerintah, betapa banyak urusan yang jauh lebih tinggi urgensinya saat ini. Kenapa harus urusan pemindahan ibukota yang diprioritaskan?
