Mohon tunggu...
Rullysyah
Rullysyah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis

Belajar dan Berbagi

Selanjutnya

Tutup

Politik

Perbedaan Kepemimpinan Soeharto, SBY, dan Jokowi

23 Juni 2019   10:56 Diperbarui: 23 Juni 2019   11:16 10001
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: siakkab.go.id

Dicabutnya 2 subsidi itu jelas membuat APBN langsung gemuk sehingga mampu membangun infrastruktur lebih banyak. Sayangnya Jokowi tidak puas sehingga kemudian menggunakan dana-dana non APBN untuk membangun lebih banyak lagi infra struktur.  

Dikabarkan Dana BPJS dan Dana Haji ikut terpakai untuk membangun infrastruktur.  Begitu juga kebijakan menggunakan/ menambah Hutang LN terkait pembangunan Infrastruktur. Alhasil dampaknya antara lain selain masyarakat turun daya belinya, BPJS jadi sekarat keuangannya dan Hutang LN melonjak tajam.

Kebijakan Jokowi yang tidak populis lainnya terlihat jelas pada Kebijakan Impor Pangan, kebijakan di bidang perdagangan/ persaingan usaha  dan di bidang Penegakkan Hukum.   Impor pangan kacau dimana terjadi Impor Beras berlebihan sehingga di ekspor kembali.  Kebijakan buruk perdagangan sangat Nampak dari  keberadaan  kartel Tiket Pesawat maupun lainnya.  

Dan yang paling buruk adalah di bidang Penegakkan Hukum.  Terlalu banyak kasus-kasus kontroversial terkait UU ITE.  Kondisi ini makin mirip dengan orde baru dimana UU Subversif menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Demokrasi. Bisa dilihat belakangan ini begitu banyak Kasus-kasus kontroversial dugaan makar muncul di berita-berita nasional.

Bila saya analisa secara politik, Jokowi hampir mirip dengan Gus Dur. Sama-sama tidak menguasai kekuatan politik yang menguasai negeri ini.  Gus Dur bukan dari Partai  Pemenang Pemilu sementara Jokowi hanyalah Petugas Partai dari PDIP.   

Dan yang terjadi adalah Gus Dur melawan keras kendali kekuatan politik yang ada sehingga dirinya dilengserkan, sebaliknya Jokowi manut dengan kekuatan politik yang ada sehingga jalannya pemerintahan lebih banyak ditentukan kekuatan politik dibelakang Jokowi.

Secara kasat mata kita bisa lihat Kepolisian dan Kejaksaan tidak tunduk pada Jokowi meskipun Kapolri dan Kejaksaan Agung berada dibawah lembaga Kepresidenan.  Hal itulah yang menyebabkan banyak kasus-kasus hukum kontroversial terjadi.  

Begitu juga kebijakan Impor pangan, Persaingan Usaha dan lain-lainnya. Semua itu membuktikan Jokowi sebagai Presiden memang tidak bisa mengendalikan para menterinya.

Hal-hal  yang paling menakutkan saat ini adalah Neraca Perdangan LN yang dalam kondisi terburuk sepanjang republic ini berdiri. Inilah fakta nyata  kekurangan Jokowi dari Presiden-presiden sebelumnya.  

Begitu juga dengan hutang-hutang LN yang melonjak tajam dari tahun ke tahun.  Kasihan rakyat kecil yang tidak bisa menikmati infrastruktur yang mahal tetapi harus ikut menanggung Hutang-hutang LN.

BUMN-BUMN yang ada banyak yang merugi di zaman Jokowi. Banyak juga yang kacau balau kebijakannya.  Contoh PLN. Disebut-sebut selalu merugi. Ini BUMN yang paling banyak terima complain dari masyarakat akibat Byar Pet. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun