Mohon tunggu...
Rullysyah
Rullysyah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis

Belajar dan Berbagi

Selanjutnya

Tutup

Politik

Perbedaan Kepemimpinan Soeharto, SBY, dan Jokowi

23 Juni 2019   10:56 Diperbarui: 23 Juni 2019   11:16 10001
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: siakkab.go.id

Akhirnya pada tahun 1998 terjadilah "Tragedi Ekonomi" dimana Indonesia dihajar oleh Spekulan-spekulan Valas yang memborong uang Dollar yang ada di Indonesia. Para Spekulan memborong US Dollar sehingga Kurs Dollar menjulang lebih dari 5-8 x lipat di saat Hutang-hutang LN yang ada harus dibayar temponya oleh negara dan swasta.

Hutang-hutang dalam US Dollar yang dimiliki perusahaan-perusahaa swasta dan perusahaan pemerintah naik berlipat-lipat saat itu.  Dan akhirnya banyak sekali bank-bank dan perusahaan-perusahaan gulung tikar.  Dan akhirnya berdampak ke semuanya.  

Inflasi naik tinggi, harga-harga kebutuhan tinggi tiba-tiba dan seterusnya sehingga masyarakat luas marah sehingga terjadi demo besar-besaran dimana-mana yang menuntut Soeharto harus turun dari jabatannya. 

Setelah terjadi kerusuhan Mei 1998, akhirnya Soeharto turun dan digantikan BJ Habibie.

PEMERINTAHAN  BJ HABIBIE, GUS DUR DAN MEGAWATI

Mungkin tidak banyak yang perlu dibahas dari pemerintahan 3 Presiden ini. Presiden Habibie adalah Presiden Transisi dimana saat itu mayoritas rakyat menginginkan Pemilu dilakukan segera untuk memilih Pemimpin Nasional yang baru.  Habibie hanya mengantarkan negeri ini dari zaman orde baru menuju zaman reformasi.

Kepemimpinan Habibie sangat Demokratis tapi akhirnya berujung pada lepasnya Propinsi Timor Timur yang berhasil melakukan Referendum.  Apa boleh buat, tidak ada memang pemimpin yang sempurna.

Kemudian akhirnya Pemilu tahun 1999 dilaksanakan. Di titik inilah zaman Reformasi dimulai. Demokrasi diagung-agungkan semua orang dan dipercaya akan mampu membawa bangsa ini menjadi jauh lebih baik lagi.  Pemilu 1999 kemudian menghantarkan Gus Dur menduduki kursi Kepresidenan.  Mulailah era reformasi dimulai.

Secara politik Gus Dur sudah melakukan banyak hal. Merubah banyak nomenklatur  kementrian dan mendirikan lembaga-lembaga baru yang memfasilitasi upaya reformasi aparatur negara. Gus Dur juga membuat kebijakan Plurarisme dengan memberi hak warga keturunan untuk merayakan Imlek.  

Gus Dur juga mencoba mendekati dan  memahami rakyat  Papua dengan mengganti nama Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua. Dan lainnya.

Seperti halnya pemimpin-pemimpin lain yang tidak sempurna, Gus Dur memiliki kekurangan fisik yaitu tidak dapat melihat. Hal inilah yang akhirnya membuat dirinya melakukan beberapa kebijakan kurang terbuka yang akhirnya oleh lawan politiknya diplintirkan menjadi Skandal Bulog dan Skandal bantuan Brunei.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun