Perbedaan Kepemimpinan Soeharto, SBY, dan Jokowi

Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Tidak ada yang bisa membantah 25 tahun pertama pemerintahan Soeharto adalah kondisi cukup indah bagi rakyat kebanyakan.  

Harga sembako sangat terjamin (murah).  Subsidi BBM dan subsidi listrik membuat rakyat mayoritas tidak terbebani dengan biaya hidup. Kurs Dollar juga rendah sehingga harga-harga kebutuhan lainnya sangat terjangkau.

Pertumbuhan ekonomi sangat baik. Pertumbuhan Industri sangat baik. Di bidang Pertanian, petani-petani mampu menciptakan Swa Sembada Pangan.  Impor pangan hanya sekedarnya.  Neraca Perdagangan Luar Negeri sangat terjaga.

Infrastruktur dibangun dengan proporsional.  Pembangunan Nasional sangat direncanakan dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.  Kondisi Politik dan Keamanan sangat kondusif terjaga. 

Dan lain-lainnya sehingga dapat dikatakan  dalam 25 tahun pertama pemerintahan Soeharto negeri ini dalam kondisi Aman Sentosa.

Di sisi lain kekurangan besar dari pemerintahan Soeharto adalah Mati Surinya Demokrasi. Pemerintahan yang ada Semi Militer. Semua Kepala Daerah berasal dari militer.  Tidak ada namanya Pihak Oposisi saat itu. Yang ada adalah Demokrasi Terpimpin.  

Dan yang membuat Demokrasi megap-megap karena Keberadaan UU Subversif dimana rakyat tidak dikondisikan untuk berbicara soal ketidak-adilan. Berbicara Ketidak-adilan itu berpotensi dianggap mendiskreditkan pemerintah  atau lebih jauh lagi dianggap sebagai pergerakan upaya makar.

UU Subvesif ini timbul karena sebelum Soeharto berkuasa memang telah terjadi peristiwa pemberontakan G30S PKI yang  mengancam perpecahan bangsa.  Hal inilah yang akhirnya mendorong  Soeharto menciptakan UU Subversif  sekaligus membubarkan PKI dan  melarang Paham Komunis untuk hadir di tengah bangsa ini.  

Selanjutnya 7 tahun terakhir pemerintahan Soeharto kondis negeri mulai memburuk. Anak-anak Soeharto yang sudah dewasa mulai bersikap semena-mena. Mereka rakus mengeruk kekayaan alam negeri ini. 

Begitu juga dengan keluarga besar Soeharto lainnya,  sahabat-sahabat Soeharto dan kalangan kuat militer yang semuanya perlahan-lahan membangun kerajaan bisnisnya. Terjadilah ketidak-adilan ekonomi  yang nyata bagi rakyat kebanyakan.

2 tahun terakhir pemerintahan Soeharto kondisi ini menjadi lebih buruk lagi. Kroni-kroni Soeharto bekerja sama dengan kaum kapitalis melakukan investasi besar-besaran tanpa memperhitungkan Hutang  LN dan dan Kurs Dollar yang ada. 

Akhirnya pada tahun 1998 terjadilah "Tragedi Ekonomi" dimana Indonesia dihajar oleh Spekulan-spekulan Valas yang memborong uang Dollar yang ada di Indonesia. Para Spekulan memborong US Dollar sehingga Kurs Dollar menjulang lebih dari 5-8 x lipat di saat Hutang-hutang LN yang ada harus dibayar temponya oleh negara dan swasta.

Hutang-hutang dalam US Dollar yang dimiliki perusahaan-perusahaa swasta dan perusahaan pemerintah naik berlipat-lipat saat itu.  Dan akhirnya banyak sekali bank-bank dan perusahaan-perusahaan gulung tikar.  Dan akhirnya berdampak ke semuanya.  

Inflasi naik tinggi, harga-harga kebutuhan tinggi tiba-tiba dan seterusnya sehingga masyarakat luas marah sehingga terjadi demo besar-besaran dimana-mana yang menuntut Soeharto harus turun dari jabatannya. 

Setelah terjadi kerusuhan Mei 1998, akhirnya Soeharto turun dan digantikan BJ Habibie.

PEMERINTAHAN  BJ HABIBIE, GUS DUR DAN MEGAWATI

Mungkin tidak banyak yang perlu dibahas dari pemerintahan 3 Presiden ini. Presiden Habibie adalah Presiden Transisi dimana saat itu mayoritas rakyat menginginkan Pemilu dilakukan segera untuk memilih Pemimpin Nasional yang baru.  Habibie hanya mengantarkan negeri ini dari zaman orde baru menuju zaman reformasi.

Kepemimpinan Habibie sangat Demokratis tapi akhirnya berujung pada lepasnya Propinsi Timor Timur yang berhasil melakukan Referendum.  Apa boleh buat, tidak ada memang pemimpin yang sempurna.

Kemudian akhirnya Pemilu tahun 1999 dilaksanakan. Di titik inilah zaman Reformasi dimulai. Demokrasi diagung-agungkan semua orang dan dipercaya akan mampu membawa bangsa ini menjadi jauh lebih baik lagi.  Pemilu 1999 kemudian menghantarkan Gus Dur menduduki kursi Kepresidenan.  Mulailah era reformasi dimulai.

Secara politik Gus Dur sudah melakukan banyak hal. Merubah banyak nomenklatur  kementrian dan mendirikan lembaga-lembaga baru yang memfasilitasi upaya reformasi aparatur negara. Gus Dur juga membuat kebijakan Plurarisme dengan memberi hak warga keturunan untuk merayakan Imlek.  

Gus Dur juga mencoba mendekati dan  memahami rakyat  Papua dengan mengganti nama Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua. Dan lainnya.

Seperti halnya pemimpin-pemimpin lain yang tidak sempurna, Gus Dur memiliki kekurangan fisik yaitu tidak dapat melihat. Hal inilah yang akhirnya membuat dirinya melakukan beberapa kebijakan kurang terbuka yang akhirnya oleh lawan politiknya diplintirkan menjadi Skandal Bulog dan Skandal bantuan Brunei.

Gus Dur adalah pemimpin yang bersih dan jauh dari korupsi.  Tapi secara politik Gus Dur tidak menguasai 2 partai politik terbesar yaitu Golkar dan PDIP.  Musuh politik Gus Dur bertambah sejak dirinya memecat Jusuf Kalla (Golkar)  dan Laksaman Sukardi (PDIP) dari jajaran menterinya.  

Secara komunikasi politik Gus Dur saat itu buruk dengan menyebut DPR sebagai Taman Kanak-kanak.  Ketegangan politik menjadi-jadi ketika  Gus Dur mengeluarkan  Dekrit Presiden yang akhirnya berbuntut Pemakzulan dirinya sebagai Presiden  oleh MPR.

Setelah Gus Dur dilengserkan ,  MPR melantik Wapres Megawati sebagai Presiden RI dan memerintah kurang dari 3 tahun sampai Pemilu 2004.  

Hal terbaik dari zaman Megawati adalah didirikannya lembaga KPK yang bertugas khusus menangangi Korupsi-korupsi besar di negeri ini.  Terbukti dan terbukti KPK menjelma menjadi Institusi yang cukup handal memberantas korupsi sehingga KPK menjadi institusi yang paling dipercaya rakyat.

Salah satu kegagalan pemerintahan Megawati adalah lepasnya Indosat yang dijual ke pihak asing.  Akan tetapi dibalik dari kekurangan Megawati, Gus Dur dan Habibie, ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik selama pemerintahan 3 Presiden ini.  Pertumbuhan Ekonomi  selama tahun 1999-2004  membaik dari  1% akibat Krismon menjadi  5,1 %. 

Kurs dollar membaik turun perlahan, Neraca perdagangan LN menjadi lebih baik dibanding akhir zaman Soeharto.  Rakyat juga masih nyaman karena Subsidi pemerintah masih ada.  Kondisi politik keamananpun cukup kondusif.

ERA PEMERINTAHAN SBY

Pemilu 2004 adalah Pemilu pertama yang memisahkan antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.  Dalam Pilpres 2004 secara spektakuler SBY yang didukung partai baru berdiri yaitu Partai Demokrat mampu mengalahkan Megawati yang didukung PDIP dan Golkar yang sedang berkuasa.  Secara Politik SBY memang sosok yang mampu merangkul hampir seluruh kalangan.

Periode pertama SBY (2004-2009) berjalan sangat baik. Meskipun berlatar-belakang Militer SBY menciptakan suasana Demokrasi yang kondusif.  Pihak Oposisi diberi hak untuk bersuara dan mengkritisi pemerintahan yang ada.   Situasi politik dan keamanan sangat baik dan penegakkan hukum sangat baik.

Ekonomi tumbuh diatas rata-rata 6,3 % per tahun. Subsidi terjaga dan inflasi masih dalam batas normal.  Industri tumbuh dengan baik, infrastruktur secara proporsional dibangun dan Neraca Perdagangan LN cukup baik sehingga secara umum mayoritas rakyat cukup puas. Dan ini terukur sekali pada Pilpres 2009 dimana SBY terbukti mampu memperoleh 60% suara dalam 1 Putaran.

Periode Kedua SBY (2009-2014) pertumbuhan ekonomi turun sedikit menjadi rata-rata 6% per tahun.  Hal itu cukup terasa di kalangan masyarakat bawah karena daya beli sedikit menurun. 

Meski demikian karena masih ada subsidi,  rakyat kecil masih tidak masalah untuk membeli harga pangan dan harga kebutuhan pokok lainnya. Disisi lain Kurs Dollar cukup stabil, Neraca Perdangan LN cukup baik.

Kondisi Politik dan Keamanan  juga sangat baik. Demokrasi sangat kondusif meski pemimpinnya berasal dari Militer. Sistim penegakkan hukum juga berjalan dengan baik.  

Tak ada intervensi Pemerintah baik terhadap KPK  terbukti dari banyak kader Demokrat kena sikat KPK. Begitu juga terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, rezim SBY tidak melakukan intervensi. Bahkan Kritikan-kritikan keras pada SBY juga dianggap hal yang tidak istimewa.

Kekurangan dari SBY salah satunya adalah beberapa pembangunan Infrastruktur mangkrak karena terkendala pembebasan lahan dan prioritas keuangan pemerintah yang lebih difokuskan kepada program kesejahteraan rakyat.

ERA PEMERINTAHAN JOKOWI

Seperti halnya SBY yang spektakuler memenangkan Pilpres 2004, Jokowi juga spektakuler memenangkan Pilpres 2014 meski dirinya bukan Elit papan atas dari sekian banyak elit politik yang ada. Jokowi mampu meraih kemenangan di Pilpres 2014 karena sosoknya yang popular dan merakyat. 

Sering turun langsung ke masyarakat membuat sosok Jokowi sangat dekat dengan rakyat. Bahkan diantara Presiden-presiden sebelumnya, Jokowi lah yang paling dianggap dekat dengan rakyat.

Secara umum bila dilihat secara fisik, pembangunan fisik nasional terbukti sangat pesat. Begitu banyak infrastruktur-infrastruktur  telah dibangun. 

Tol-tol Trans jawa, Tol Trans Papua, Sumatra menjadi Prioritas dan nyata sudah dibangun.  Dibanding Presiden-presiden sebelumnya, secara Fisik memang Jokowi yang paling melesat di dalam membangun Infrastruktur.

Tapi disisi lain dalam bidang Ekonomi, pemerintahan Jokowi cukup buruk. Pertumbuhan Ekonomi hanya di kisaran rata-rata 5%, tidak lebih. 

Bahkan pada tahun 2015 sempat turun di angka 4,9%.  Angka-angka itu menyiratkan ekonomi mikro nasional memang turun.  Apalagi Jokowi telah mencabut 2 Subsidi untuk rakyat yaitu Subsidi BBM dan Listrik yang dipastikan langsung memberatkan masyarakat kecil karena harga bahan-bahan pokok langsung melambung seketika.

Dicabutnya 2 subsidi itu jelas membuat APBN langsung gemuk sehingga mampu membangun infrastruktur lebih banyak. Sayangnya Jokowi tidak puas sehingga kemudian menggunakan dana-dana non APBN untuk membangun lebih banyak lagi infra struktur.  

Dikabarkan Dana BPJS dan Dana Haji ikut terpakai untuk membangun infrastruktur.  Begitu juga kebijakan menggunakan/ menambah Hutang LN terkait pembangunan Infrastruktur. Alhasil dampaknya antara lain selain masyarakat turun daya belinya, BPJS jadi sekarat keuangannya dan Hutang LN melonjak tajam.

Kebijakan Jokowi yang tidak populis lainnya terlihat jelas pada Kebijakan Impor Pangan, kebijakan di bidang perdagangan/ persaingan usaha  dan di bidang Penegakkan Hukum.   Impor pangan kacau dimana terjadi Impor Beras berlebihan sehingga di ekspor kembali.  Kebijakan buruk perdagangan sangat Nampak dari  keberadaan  kartel Tiket Pesawat maupun lainnya.  

Dan yang paling buruk adalah di bidang Penegakkan Hukum.  Terlalu banyak kasus-kasus kontroversial terkait UU ITE.  Kondisi ini makin mirip dengan orde baru dimana UU Subversif menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Demokrasi. Bisa dilihat belakangan ini begitu banyak Kasus-kasus kontroversial dugaan makar muncul di berita-berita nasional.

Bila saya analisa secara politik, Jokowi hampir mirip dengan Gus Dur. Sama-sama tidak menguasai kekuatan politik yang menguasai negeri ini.  Gus Dur bukan dari Partai  Pemenang Pemilu sementara Jokowi hanyalah Petugas Partai dari PDIP.   

Dan yang terjadi adalah Gus Dur melawan keras kendali kekuatan politik yang ada sehingga dirinya dilengserkan, sebaliknya Jokowi manut dengan kekuatan politik yang ada sehingga jalannya pemerintahan lebih banyak ditentukan kekuatan politik dibelakang Jokowi.

Secara kasat mata kita bisa lihat Kepolisian dan Kejaksaan tidak tunduk pada Jokowi meskipun Kapolri dan Kejaksaan Agung berada dibawah lembaga Kepresidenan.  Hal itulah yang menyebabkan banyak kasus-kasus hukum kontroversial terjadi.  

Begitu juga kebijakan Impor pangan, Persaingan Usaha dan lain-lainnya. Semua itu membuktikan Jokowi sebagai Presiden memang tidak bisa mengendalikan para menterinya.

Hal-hal  yang paling menakutkan saat ini adalah Neraca Perdangan LN yang dalam kondisi terburuk sepanjang republic ini berdiri. Inilah fakta nyata  kekurangan Jokowi dari Presiden-presiden sebelumnya.  

Begitu juga dengan hutang-hutang LN yang melonjak tajam dari tahun ke tahun.  Kasihan rakyat kecil yang tidak bisa menikmati infrastruktur yang mahal tetapi harus ikut menanggung Hutang-hutang LN.

BUMN-BUMN yang ada banyak yang merugi di zaman Jokowi. Banyak juga yang kacau balau kebijakannya.  Contoh PLN. Disebut-sebut selalu merugi. Ini BUMN yang paling banyak terima complain dari masyarakat akibat Byar Pet. 

Di zaman Soeharto  sampai SBY PLN masih disubsidi.  Tagihan listrik ke rakyat bisa dibayar 2 bulan kemudian tapi di zaman Jokowi dimana Subsidi sudah dicabut ternyata  PLN menjadi sangat galak pada rakyat  dalam pembayaraan listrik.  Pun setelah itu PLN masih dinyatakan selalu merugi.  Jadi salahnya dimana?

Maskapai Garuda juga disebut-sebut selalu merugi.  8 bulan terakhir Tiket Pesawat sangat mahal. Dan ternyata Garuda masih tetap merugi.  Sulit diterima akal sehat.

Berikut, PT Kraktau Steel dikabarkan sekarat dan harus direstrukturisasi sehingga kabarnya harus ada mengurangi 1.300 karyawannya.  

Pabrik baja terkenal yang selalu dibanggakan semua orang  sejak zaman Soeharto ternyata malah terpuruk di saat pembangunan-pembangunan Infrastruktur digalakkan. Tidak masuk akal mengapa Pabrik Baja andalan negeri ini tidak dipakai dalam pembangunan Infrastruktur sehingga semakin sulit keuangannya. 

Kontradiksi pun terjadi dengan  adanya berita  pendirian Pabrik Baja perusahaan China di Kendal Jateng yang disebut-sebut sebagai yang terbesar se Asia. 

Investasi yang ditanam perusahaan baja China Hebei Bishi Steel menghabiskan Rp. 42 Trilyun sehingga berhak mendapatkan Tax Holiday (Bebas Pajak Penghasilan selama 20 tahun).  Bila itu diwujudkan bagaimana mungkin Krakatau Steel bisa bersaing dengan pabrik China?

PILPRES 2019 DIMENANGKAN JOKOWI

Sebelum Pilpres 2019 berlangsung terlihat begitu massive Gerakan 2019GantiPresiden. Saya yakin hal itu didorong ketidak-puasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang ada dan buruknya penegakkan hukum. Fakta membuktikan pada Pilpres 2019 Jokowi hanya mampu meraih 55% suara. Jauh dibawah SBY menjelang periode keduanya.

 Saat ini Pilpres 2019 sedang disengketakan di MK. Sekuat apapun fakta hukum gugatan 02 saya yakin atas banyak pertimbangan MK akan menolak gugatan Prabowo-Sandi yang berujung pada dilantiknya Jokowi menjadi Presiden kembali di bulan Oktober 2019 mendatang.

Jokowi akan memimpin Indonesia lagi selama 5 tahun ke depan dan tidak mungkin digugat siapapun.

Dibalik keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat disimpulkan bahwa Jokowi yang sangat lemah bila dilihat dari :

1.Pertumbuhan ekonomi sangat minim,  2.Hutang LN menggila dan Defisit Neraca Perdagangan terburuk sepanjang masa, 3.Penegakkan Hukum yang buruk dan UU ITE yang membungkam kritikan masyarakat, 4.Managemen Birokrasi yang out of control dimana terbukti secara nyata  Jokowi  dikendalikan oleh kekuatan politik di belakangnya.

Pertanyaan besarnya kemudian : Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum untuk 5 tahun ke depan? Apakah harus seperti zaman orde baru yang hanya diam menurut pemerintah ataukah kita diperbolehkan mengkritik dan bersuara seperti zamannya Gusdur hingga SBY?

Sekian.