Resmi! MK larang Wamen Rangkap Jabatan, Sebuah Refleksivitas Demokrasi?

Di titik ini, pengawasan, pemisahan, dan pembagian kekuasan negara, layak menjadi titik refletivitas birokrasi. Mengukur sejauh mana, hukum dan aturan yang bersifat absolut mampu memberikan brikade-brikade yang tidak hanya membatasi kesewenang-wenangan, tetapi juga membawa kembali roh penyelenggaraan negara pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Dengan demikian, birokrasi tidak semata menjadi instrumen kekuasaan, melainkan juga pilar kesuburan demokrasi.