Kebocoran demi kebocoran akhir akhir ini melanda  Indonesia seolah tanpa henti menimbulkan kehebohan sekaligus keresahan masyarakat.  Kehebohan terakhir terjadi dugaan kebocoran BPJS kesehatan yang jumlahnya membelalakkan mata yaitu mencapai 279 Juta.
Berdasarkan pemberitaan KOMPAS data yang bocor ini diduga dijual ke forum online 'Raid Forums' yang diduga  bersumber dari BPJS Kesehatan  berdasarkan tingkat kemiripan datanya.
Tidak ada pilihan lain bagi pihak berwenang untuk mengusut tuntas pihak yang membocorkan data ini karena menyangkut data pribadi yang mendapat perlindungan hukum.
Kita memang belum mendapat informasi yang pasti apakah kebocoran data ini berasal dari institusi terkait atau basis datanya berhasil diakses oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Data pribadi yang dikumpulkan oleh institusi resmi wajib hukumnya mnedapatkan perlidungan sebagai kerahasiaan, oleh sebeb itu apapun alasannya jika data sampai bocor maka pihak pengyumpul data harus bertanggungjawab dan dihukum berat.
Konsumen atau pengguna sudah menyerahkan kepercayaannya pada institusi yang memang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, oleh sebab itu kebocoran  data tidak boleh dipandang ringan dan dianggap angin lalu karena  di kemudian hari masyarakat akan menjadi ragu jika diminta datanya.
Kalaupun kebocoran data yang dikelola oleh suatu institusi baik pemerintah maupun swasta akibat ulah hackers tetap saja institusi tersebut harus bertanggungjawab karena dapat digolongkan sebagai kelalaian untuk memproteksi data masyarakat  yang dipercayakan oleh penggunanya.
Di negeri negeri maju kebocoran data ini merupakan sesuatu yang sangat serius karena kerahasiaan pribadi itu dilindungi oleh hukum. Sehingga tidak heran jika kebocoran data penumpang penerbangan saja misalnya merupakan masalah yang sangat serius karena dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan lain yang merugikan konsumen.
Kebocoran data yang terjadi minggu ini dan sangat menghebohkan tersebut bukanlah masalah sepele  dan hanya sekedar kebocoran biasa yang dapat dianggap sebagai angin lalu.
Kebocoran data yang jumlahnya sangat fastastis ini diduga menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor ponsel, nama, email, dan alamat. Â Bahkan diduga data terkait penghasilan konsumen juga ikut bocor.
Jadi dapat dibayangkan konsekuensinya jika data data tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk keperluan tertentu yang merugikan konsumen.
