Amerika Kembali Menyulut Api Untuk Membakar Timur Tengah.

AS Tetapkan Empat Milisi Pro-Iran Sebagai Organisasi Teroris: Geopolitik yang Membakar Timur Tengah

Tanggal 17 September 2025 tercatat sebagai babak baru dalam dinamika Timur Tengah. Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio, resmi menetapkan empat kelompok milisi pro-Iran---Harakat al-Nujaba, Kata'ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya, dan Kata'ib al-Imam Ali---sebagai Foreign Terrorist Organizations (FTO). Keputusan ini mungkin tampak sebagai langkah hukum semata, namun di baliknya tersimpan kalkulasi geopolitik yang rumit, yang tidak hanya menyasar Iran, tetapi juga berimplikasi pada Irak, sekutu-sekutu AS di kawasan, bahkan pada peta kekuatan global.

Washington dan "Label" Terorisme

Labelisasi "organisasi teroris asing" bukan sekadar cap administratif. Dalam hukum Amerika, status FTO membuka pintu bagi sanksi ekonomi, pembekuan aset, hingga tindakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat mendukung kelompok tersebut. Tetapi, dalam ranah geopolitik, label ini adalah senjata diplomasi.

Bagi Washington, penyematan status FTO terhadap milisi pro-Iran bukanlah hal baru. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran juga sudah dicap sebagai organisasi teroris pada 2019. Langkah 2025 ini memperluas jaring tekanan, sekaligus memperlihatkan bahwa Washington ingin menegaskan kembali perannya di Timur Tengah setelah beberapa tahun dianggap kehilangan pengaruh.

Marco Rubio menegaskan bahwa Iran adalah "sponsor utama terorisme dunia." Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari strategi lama Amerika: melemahkan jaringan proksi Iran yang terbentang dari Teheran, Baghdad, Damaskus, Beirut, hingga Sanaa.

Irak: Negara Medan Tarung

Dampak paling langsung dari kebijakan ini justru terasa di Irak. Empat kelompok milisi yang masuk daftar FTO bukanlah organisasi asing bagi masyarakat Irak; mereka beroperasi di tengah kehidupan sosial-politik Irak, bahkan sebagian memiliki afiliasi dengan partai politik yang duduk di parlemen.

Artinya, ketika Washington menempelkan label "teroris", dampaknya tidak hanya menyasar kelompok bersenjata, tetapi juga mengguncang lanskap politik Irak. Pemerintah Irak berada dalam posisi sulit: di satu sisi, Baghdad adalah mitra strategis AS, terutama dalam kerja sama keamanan dan ekonomi. Namun di sisi lain, kelompok-kelompok milisi ini punya pengaruh signifikan dalam dinamika politik domestik Irak.

Pertanyaannya, sampai sejauh mana pemerintah Irak mampu menjaga keseimbangan tanpa dianggap tunduk pada Washington atau memusuhi Teheran?

Pesan untuk Teheran

Langkah ini jelas diarahkan ke Iran. Bagi Teheran, milisi-milisi di Irak adalah bagian dari "arsitektur keamanan eksternal" yang dibangun untuk menghalau ancaman dan memperluas pengaruh. Dengan milisi proksi, Iran bisa memproyeksikan kekuatan tanpa harus mengirim pasukan regulernya.

Washington tahu betul bahwa dengan melemahkan jaringan proksi, Iran dipaksa bermain lebih terbuka. Inilah pesan simbolik dari Marco Rubio: AS ingin menegaskan bahwa Iran tidak bisa berlindung di balik proksi.

Tapi apakah strategi ini akan berhasil? Justru sebaliknya, ada kemungkinan besar bahwa Iran akan merespons dengan meningkatkan dukungan finansial dan militer kepada kelompok-kelompok ini. Alih-alih melemah, jaringan proksi Iran mungkin akan semakin solid karena melihat ancaman eksternal bersama.

Sekutu AS: Israel, Arab Saudi, dan Teluk

Kebijakan Washington ini juga harus dibaca sebagai sinyal bagi sekutu-sekutu tradisionalnya di kawasan, terutama Israel dan negara-negara Teluk. Israel selama ini memandang milisi pro-Iran di Irak sebagai ancaman langsung, mengingat jalur logistik persenjataan dari Iran ke Hizbullah di Lebanon sebagian melewati Irak dan Suriah.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pun menyambut baik langkah AS ini. Bagi Riyadh, penetapan milisi pro-Iran sebagai FTO adalah jaminan perlindungan dari Washington bahwa komitmen keamanan AS di Teluk masih relevan, terutama setelah beberapa tahun terakhir muncul keraguan karena AS terlihat lebih fokus ke Indo-Pasifik.

Dampak Jangka Pendek: Eskalasi Kekerasan

Efek instan dari kebijakan ini bisa berupa eskalasi kekerasan. Milisi pro-Iran yang masuk daftar FTO kemungkinan akan menargetkan pasukan atau fasilitas AS di Irak. Serangan roket, bom rakitan, atau serangan siber bisa meningkat.

Bagi Washington, risiko ini bisa dijadikan justifikasi untuk mempertahankan atau bahkan menambah kehadiran militer di Irak. Inilah paradoks klasik strategi AS: semakin keras tekanan dijatuhkan, semakin besar pula kemungkinan keterlibatan militer jangka panjang.

Dampak Jangka Panjang: Energi dan Peta Geopolitik

Lebih jauh, keputusan ini juga berhubungan dengan geopolitik energi. Irak adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Stabilitas politik Irak berarti stabilitas harga energi global. Dengan menekan milisi pro-Iran, Washington berharap bisa menjaga pemerintahan Irak tetap pro-Barat dan memastikan aliran minyak tidak dikuasai atau diganggu jaringan proksi Iran.

Namun, jika langkah ini memicu konflik besar, maka harga minyak dunia bisa melambung tinggi, memberi keuntungan justru bagi Iran yang sangat bergantung pada ekspor energi meskipun di bawah sanksi.

Politik Domestik Amerika

Kita juga tidak bisa melepaskan kebijakan ini dari politik domestik AS. Marco Rubio, sebagai Menteri Luar Negeri, perlu menunjukkan ketegasan menghadapi Iran demi menjaga dukungan publik domestik dan sekutu politiknya di Washington.

Bagi Partai Republik, Iran adalah "musuh ideal" untuk memperlihatkan kepemimpinan global AS. Setiap langkah keras terhadap Iran bisa dijual sebagai bukti bahwa pemerintahan saat ini tidak lemah, berbeda dengan era sebelumnya yang dianggap terlalu lunak dengan Teheran.

Geopolitik Global: AS vs BRICS

Keputusan ini juga harus dibaca dalam konteks persaingan global. Iran kini lebih dekat dengan Rusia dan Tiongkok dalam payung BRICS. Dengan melabeli milisi pro-Iran sebagai FTO, Washington sesungguhnya juga sedang mengirim sinyal ke Moskow dan Beijing: "Kami masih penguasa panggung Timur Tengah."

Namun, langkah ini berisiko menciptakan blok geopolitik yang semakin tegas---AS dan sekutunya di satu sisi, Iran--Rusia--Tiongkok di sisi lain. Timur Tengah kembali berpotensi menjadi arena "proxy war" dalam skala lebih luas.

Penutup: Membakar Timur Tengah

Pada akhirnya, penetapan empat milisi pro-Iran sebagai FTO oleh Amerika Serikat bukan sekadar langkah hukum. Ia adalah manuver geopolitik yang sarat simbol, pesan, dan risiko. Dampaknya bisa menguatkan sekutu AS, tetapi juga berpotensi menyulut eskalasi baru di Irak, mengacaukan stabilitas energi, dan memperdalam jurang rivalitas global.

Di atas semua itu, kebijakan ini menunjukkan wajah klasik politik luar negeri Amerika: membakar api di Timur Tengah demi menjaga pengaruh globalnya. Namun, seperti sejarah berulang kali membuktikan, api yang dinyalakan Washington sering kali lebih sulit dipadamkan daripada yang mereka perkirakan.

Referensi
*US Department of State. (2025). Designation of Four Iran-Backed Militias as Foreign Terrorist Organizations.
*Reuters. (2025). U.S. designates Iran-backed militias in Iraq as terrorist groups.
*Al-Monitor. (2025). Marco Rubio announces new FTO designations against Iran proxies in Iraq.
*Council on Foreign Relations. (2024). Iran's network of militias in the Middle East.

Disclaimer

Tulisan ini adalah opini berdasarkan analisis geopolitik dan sumber berita yang tersedia. Tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menentang pihak tertentu, melainkan sebagai bahan refleksi publik atas dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan dampaknya bagi kawasan Timur Tengah.

Tagar

#Geopolitik #AmerikaSerikat #Iran #Irak #TimurTengah #MarcoRubio #Terorisme #Kompasiana