Rekonsiliasi menjadi kosa kata yang jamak akhir-akhir ini. Sebabnya tak lain karena ketegangan antara pendukung Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto yang tak kunjung reda meskipun Pilpres 2019 telah usai.
Dorongan untuk menggelar rekonsiliasi ini pun sudah banyak disampaikan oleh berbagai kalangan. Mereka umumnya ingin bangsa Indonesia bersatu kembali setelah perhelatan Pilpres.
Yang tak kalah penting, rekonsiliasi ini harus dilakukan secara sadar, sukarela dan ikhlas oleh kedua belah pihak. Salah satu indikasinya harus dilakukan tanpa syarat.
Karena tujuan dari rekonsiliasi politik ini hanya satu, yaitu mengakhiri pertikaian antar kubu yang sangat melelahkan. Bukan transaksi kepentingan.
Dengan demikian, permintaan pemulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi politik dinilai tidak tepat. Pasalnya, Rizieq dapat pulang ke Indonesia tanpa ada yang menghalangi-halangi.
Adanya syarat yang diajukan Gerindra itu bisa menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilpres berikutnya. Rekonsiliasi harusnya terlepas dari tukar guling kasus hukum.
Pada dasarnya, kunci rekonsiliasi ini agar berhasil dan terlaksana adalah sikap kebesaran hati yang ditunjukkan oleh pihak yang kalah. Jadi pihak yang kalah itu harus legawa mengakui kekalahannya, dan pihak yang menang merangkul mereka yang kalah.
Bila itu benar-benar dilakukan maka masyarakat akan tetap adem ayem pasca Pilpres.
Perlu diingat, rekonsilasi saat ini sejatinya bertujuan untuk membangun kembali persatuan di tengah masyarakat pasca Pilpres 2019.
Oleh sebab itu, agenda ini seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu.
Inilah yang harusnya dipahami oleh kubu Prabowo-Sandi. Rekonsiliasi jangan dijadikan bamper untuk memuluskan kepentingan jangka pendekanya, terutama terkait kasus Rizieq Shihab.
