Mohon tunggu...
Robbi Khadafi
Robbi Khadafi Mohon Tunggu... Tukang Ketik

Kecil disuka muda terkenal tua kaya raya mati masuk surga

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mungkinkah Mantan Narapidana Jadi Menteri dan Presiden?

7 Agustus 2019   16:04 Diperbarui: 8 Agustus 2019   00:44 0 3 1 Mohon Tunggu...
Mungkinkah Mantan Narapidana Jadi Menteri dan Presiden?
Ilustrasi Narapidana: grid.id

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan narapidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau BTP digadang-gadang menjadi menteri di pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Nama BTP pun baru-baru ini juga masuk dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.BTP juga digadang-gadang maju sebagai Wali Kota Surabaya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. 

Tidak hanya itu. Jabatan publik lain seperti Direktur Utama PT PLN juga digadang-gadang layak dijabat BTP. Hal ini diperdebatkan oleh berbagai kalangan. BTP juga sudah menyatakan bahwa karir politiknya sudah cacat atas kasus yang menjeratnya pada 2016 lalu.

Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Achmad menjabarkan masalah di atas dari aspek hukum. Ia menjelaskan, syarat menjadi menteri di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pasal itu diatur bahwa menteri tidak boleh dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Sementara BTP dalam kasus penistaan agama di ancam dua dakwaan alternatif yakni Pasal 156 dan 156A UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana dalam Pasal 156A yakni 5 tahun. BTP dalam kasus ini dikenai Pasal 156 KUHP dengan tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2017 lalu.

Sehingga menurut Suparji bahwa mantan narapidana seperti BTP tidak bisa menjadi menteri. "Orang yang pernah punya masalah dengan hukum dan dinyatakah bersalah oleh pengadilan yang inkracht, tidak memiliki ruang sebagai pejabat publik," kata Suparji Achmad saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Untuk jabatan presiden dan wakil presiden, Suparji mengatakan persyaratannya di aturur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 227 huruf (k) menyebutkan salah satu syarat pendaftaran yakni "Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Artinya kata Suparji sama seperti jabatan menteri bahwa mantan narapidana tidak bisa menjadi presiden maupun wakil presiden. Ia juga menekankan bahwa pejabat negara atau pejabat publik merupakan figur yang menjadi inspirasi dan agregasi kepentingan publik. Sebab itu, figur yang dipilih untuk menduduki jabatan itu adalah individu yang paripurna dan sudah selesai dengan masalah pribadinya, sehingga tidak ada masalah privat ke publik.

Indikator figur paripurna yang ia maksud adalah tidak memiliki masalah baik secara etis maupun hukum. "Legitimasi tidak ada masalah hendaknya tidak menjadi justifikasi untuk memarginalisasi aspek etika. Karena sejatinya etika memiliki nilai yang lebih dan sakral dibanding hukum," jelasnya.

Berbeda dengan pencalonan mantan narapidana jadi kepala daerah. Menurut Suparji, dalam UU Pilkada tidak melarang mantan narapidana maju Pilkada. Hal itu juga dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015. Namun MK mensyaratkan mantan narapidana tersebut harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.

"MK telah putuskan itu. Artinya secara hukum, BTP maju tidak ada larangan. Tetapi secara etis tidak pantas maju ketika mantan narapidana menjadi pejabat publik," ujarnya.

Putusan MK tersebut juga berlaku bagi mantan narapidana menjadi calon legislatif (caleg). Dipertegas lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MK) yang membatalkan dan mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi larangan mantan narapidana kasus korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan seksual, maju sebagai caleg. Pasalnya, dalam UU Pemilu tidak mengatur larangan mantan narapidana nyaleg.

Inkonsistensi Pembuat UU


Suparji mengakui ada pemberlakuan berbeda di setiap pemilihan jabatan publik. Sehingga pemberlakuan UU nya pun berbeda. Apalagi setelah adanya judical review atau uji materi UU di MK. Suparji melihat ada inkonsistensi dari pembuat UU yakni pemerintah dan DPR. Seharusnya, mengacu pada putusan MK dan MA yang dijabarkan di atas, maka mantan narapidana bisa menjadi menteri, presiden, wakil presiden maupun jabatan publik lainnya.

Ditambah putusan MK itu berlaku untuk semua warga negara dan harus dipatuhi. Belum lagi melarang mantan narapidana menjadi pejabat publik itu melanggar hak asasi manusia. Hal itu beracuan pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Namun Suparji kembali menegaskan bahwa seseorang yang pernah punya masalah dengan hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht, secara etika tidak memiliki ruang sebagai pejabat publik. "Masih banyak orang yang tidak bermasalah. Itulah prioritas yang harus diberi kesempatan," tegasnya.

Suparji mengatakan inkonsistensi pembuat UU ini terjadi karena UU adalah produk politik, sehingga sangat dipengaruhi faktor kepentingan politik. Namun ia memberikan solusi agar masalah ini bisa di atasi. 

Pertama, setiap UU harus jelas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Kedua, sinergi dan harmonisasi secara kongkret dalam penyusunan UU. Ketiga, janji kampanye Jokowi dalam debat Capres 2019 untuk membentuk Badan Legislasi Nasional tidak menjamin untuk memgatasi masalah inkonsisten ini jika masih terjadi ego sektoral. Keempat, lakukan evaluasi pelaksanaasn UU secara berkala dan secara empiris.