Selanjutnya, pemetaan dan formulasi penyelesaian yang memuat jadwal pelaksanaan yang rasional ini dikomunikasi ke semua lingkaran penduduk melalui jalur-jalur yang dimiliki oleh pemerintah. Sosialisasi ini tidak hanya untuk kalangan masyarakat terdampak, akan tetapi juga seluruh pemangku kepentingan termasuk para penguasa, media, masyarakat luas Jakarta. Ada kemungkinan gejolak yang terjadi, akan tetapi sebelum relokasi benar-benar dilakukan, hal ini tidak usah direspon dengan jawaban-jawaban yang justru membingungkan. Harus taat pada perencanaan yang sudah diformulasikan.
Masyarakat harus diinformaikan alasan adanya relokasi. Alternatif-alternatif penghidupan mereka juga akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Proses sosialiasi ini harus memuat suatu konsistensi dan keseragaman informasi dan lewat satu pintu. Semua saluran yang diperlukan untuk mengkomunikasikan program pemerintah ini dan pintu mana yang harus dilalui untuk menyampaikan pengaduan terkait ketidakpuasan, dijelaskan dan diberikan tempat serta personel yang jelas.
Dengan demikian, warga yang berpotensi terdampak akan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, baik dengan alternatif-alternatif yang diberikan pemerintah atau mencari alternatif sendiri. Masyarakat terdampak bisa mengambil alternatif yang disediakan pemerintah yakni pindah ke rumah susun dan melakukan kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagai warga rumah susun. Dengan perencanaan ini, pemerintah DKI dapat menyesuaikan dengan kemampuan teknis dan finansialnya. Sehingga ketika relokasi dilakukan, prosesnya dapat diselesaikan dan tuntas sesuai dengan perencanaan awal.
Ini termasuk misalkan pendanaan dan waktu yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun yang cukup untuk semua masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yang akan direlokasi. Terkait penghidupan mereka, pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas yang dapat diberikan kepada mereka seperti misalnya menyediakan fasilitas transjakarta gratis untuk transportasi ke tempat kerja, lokasi sekolah, pasar dan penyediaan layanan publik lainnya seperti KJP dan KJS.
Akan tetapi, Gubernur Basuki tampaknya tidak seluruhnya sependapat dengan pendekatan terencana ini, seperti yang disampaikan beliau beberapa waktu lalu.
"Saya enggak usah terlalu banyak ngomong mau tertibin di mana. LSM dan pengamat terlalu banyak yang pintar ngomong, pusing saya!" kata Ahok saat melakukan groundbreaking pembangunan gedung parkir di Mapolda Metro Jaya, Rabu (2/3/2016).
Padahal dengan program relokasi yang terencana, tranparan, tegas dan pasti, akan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk dapat mempersiapkan diri dan menerima proses relokasi itu sendiri. Para pengamat, jika pendapatnya relevan maka dapat juga di terima. LSM juga tidak perlu didengarkan jika masukannya sukar dilaksanakan.
Dengan kesiapan masing-masing pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak, baik dari segi perencanaan, proses dan implementasi, proses relokasi warga tidak menjadi basi. Tidak menimbulkan gejolak yang berarti, yang bahkan mengakibatkan masalah baru bagi masyarakat dan pemerintah.
Proses pendampingan masyarakat setelah di lokasi rusunawa juga penting. Masyarakat diubah pola kehidupannya dan budayanya. Masyarakat yang biasa membuang sampah sembarangan, misalnya, harus dilatih untuk menjaga kebersihan dan juga pemberian pelatihan untuk menghasilkan pendapatan dari sampah. Pola pendampingan ini juga berpotensi untuk menghilangkan praktek-praktek pencaloan dan jual beli rusunawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.
Dengan demikian, dalam pelaksanaan relokasi warga, pemerintah tidak melakukan tarik ulur yang tidak perlu yang justru menghadirkan ketidaktegasan dan ketidakkonsistenan pemerintah untuk tujuan lebih baik. Pelaksanaan relokasi yang sepotong-sepotong dan terburu-buru akan membuat program relokasi ditolak warga dan menjadi basi. Proses yang tegas dan pasti, menunjukkan bahwa pemerintah tidak basa-basi dalam menegakkan peraturan, dan pada saat yang bersamaan menyelesaikan permasalahan banjir dan meningkatkan kesejahterakan rakyatnya yang kurang memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.