BPJS Kesehatan Untuk Transaksi Tanah: Perspektif Stakeholders dan Desain Kebijakan Publik

Pemenuhan syarat dan ketentuan transaksi tanah berupa pengumpulan dokumen BPJS Kesehatan dari para pihak

vi.   Masyarakat (Kontra):

Melaksanakan proses transaksi tanah secara sederhana tanpa ada beban administrasi tambahan berupa pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan

vii.   Aktivis dan Ahli Kebijakan publik (Kontra):

*Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kebijakan publik terhadap rakyat hanya demi meningkatkan peserta BPJS Kesehatan

*Meminta transparansi pemerintah atas pengelolaan dana BPJS Kesehatan

viii.   Pengamat Ekonomi

*Mencegah diskriminasi pelaku penyedia dana kesehatan

*Mencegah pemerintah untuk berbuat tidak adil ke dalam ekosistem investasi sektor finansial, terutama asuransi kesehatan

*Mencegah monopoli asuransi kesehatan

ix.   Perusahaan Pengembang (Developer)