BPJS Kesehatan Untuk Transaksi Tanah: Perspektif Stakeholders dan Desain Kebijakan Publik

ii.  BPJS Kesehatan (Pro):

*Mencapai Indonesia Coverage dalam RPJMN tahun 2024;

*Memberikan perlindungan jaminan pembiayaan kesehatan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali

iii.  DPR RI (Kontra):

*Mencegah kesulitan transaksi tanah yang dihadapi rakyat akibat kebijakan publik BPJS Kesehatan;

*Mencegah diskriminasi investor dengan rakyat dalam hal transaksi tanah;

*Mencegah abuse of power pemerintah kepada rakyat melalui kebijakan publik BPJS Kesehatan;

*Menyuarakan kebutuhan rakyat agar kebijakan publik BPSJ Kesehatan segera ditarik Kembali

iv.   Kementerian ATR / BPN RI (Pro):

Mendukung negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

v.   Notaris -- PPAT (Non-mobilisasi):