Mendefinisikan Peradaban Maritim Indonesia

Peradaban maritim idealnya ada pada setiap negara maritim. Negara maritim adalah negara yang berbatasan dengan laut yang sangat luas dan sebagian besar kegiatannya meliputi perdagangan dan transportasi, perang (untuk menentukan batas teritorial), atau untuk aktivitas melalui atau di laut (Merriam-webster, 2017). 

Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, UNCLOS menyatakan bahwa  negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut.

Peradaban maritim penting untuk dunia karena bagaimanapun, sebagian besar bumi ini terdiri dari lautan. Sehingga pada akhirnya lautlah yang menjadi penghubung antar manusia, bahkan menjadi media pengantaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup antar umat manusia. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Erick Wolf (1994) bahwa beragam masyarakat yang ada di dunia mengalami satu proses yang sama dalam perkembangan peradaban umat manusia, karena sejatinya berbagai ras manusia itu terklasifikisikan dalam satu golongan yaitu "manusia". Adanya budaya maritim inilah yang membuat manusia dari berbagai belahan manusia terhubung dalam satu proses bersama yaitu perkembangan peradaban umat manusia. Singkatnya, antara satu tempat dengan tempat yang lain di seluruh belahan dunia ini saling terkoneksi.

Peradaban Maritim Di Indonesia

Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H.,M.Hum (2011) menyampaikan fakta bahwa pada daerah yang termasuk provinsi maritim seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur masih mengalami kesulitan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat dan untuk mendapatkan pelayanan publik berkualitas. Kesulitan tersebut antara lain disebabkan pelayanan publik dan perbedaan perlakuan pemerintah pusat terhadap provinsi-provinsi maritim di Indonesia. 

Padahal Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merumuskan bahwa tujuan bernegar adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.  Namun tujuan bernegara ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena sejumlah daerah yang berada dalam kawasan kepulauan kurang mendapatkan perlakuan yang adil dan selaras dengan daerah-daerah lainnya. 

Padahal di jaman pemerintahan K.H. Abdurahman Wahid pada tahun 1999 telah dibentuk satu institusi khusus dalam pemerintahan yang secara spesifik berwenang dan bertugas mengatur dan memberikan kebijakan dengan berporos pada maritim, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan. 

Institusi ini dapat disimpulkan sebagai momentum kebangkitan Indonesia sebagai negara maritim yang akan melahirkan gagasan dan menerapkan kebijakan publik dengan berpihak pada pembangunan kemaritiman dan perikanan, peningkatan potensi ekonomi dari laut, pemerataan kesejahteraan rakyat melalui laut, serta pelestarian dan konservasi potensi laut. (Indroyono Soesilo, Budiman, (2002), Iptek Untuk Laut Indonesia). 

Namun faktanya, justru provinsi-provinsi maritim di Indonesia terutama wilayah Timur Indonesia masih belum dapat menikmati kesejahteraan yang setara, meski hidupnya dikelilingi Sumber Daya Laut yang berlimpah.

Padahal dulu di abad XIV dan awal abad XV, laut Indonesia merupakan aspek penting bagi Asia Tenggara. Kawasan laut jawa menjadi salah satu dari lima zona komersial di Asia Tenggara. 

Hal ini dikarenakan adanya perdagangan rempah-rempah, kayu gaharu, beras, dan sebagainya antara barat dan timur yang melibatkan Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Nusa Tenggara (Hall, 1985). Fakta tersebut didukung pula oleh Houben, Maier dan Molen (1992) yang berpendapat bahwa Laut Jawa bukan hanya sebagai laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi Asia Tenggara. Maka dari itu, sangatlah tepat yang disampaikan oleh Denys Lombard (2008) dalam bukunya berjudul Le Carrefour Javanais, Essai d'histoire Globale bahwa kepulauan Indonesia sudah masyhur sejak zaman pra sejarah, sebagai pusat peradaban dan kejayaan masa lampau. 

Bahkan Arysio Santos (2010) menyebut bahwa berdasarkan bukti-bukti penelitiannya selama 30 tahun, ia sampai pada keyakinan bahwa Indonesia adalah tempat lahir peradaban dunia. Senada dengan hal tersebut terdapat banyak bukti kebaharian Indonesia sejak zaman lampau antara lain: relief kapal layar tiang tinggi di Candi Borobudur (abad VII dan VIII),  alur perdagangan internasional di Selat Malaka dan Palembang yang sangat sibuk pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya (683 s.d. 1030 M), keputusan kerajaan Sriwijaya yang mendasarkan politiknya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai daerah-daerah penting, adanya armada laut andalan Kerajaan Singasari, adanya posisi tawar yang seimbang antara Raja Kertanegara dengan Khubilai Khan (Cina), dan  yang tidak pernah dilupakan adalah banyaknya pelaut ulung dari Ambon, Ternate/Tidore, Sangir Talaud, Bugis, dan lain-lain (Robert Dick, 2008).