Kondisi ini mencerminkan fakta bahwa Kutai Kartanegara masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat (dana alokasi umum, khusus, dan bagi hasil). Ketergantungan ini bukan hanya mengancam keberlanjutan fiskal, tetapi juga menyulitkan daerah dalam mengambil keputusan strategis yang cepat dan fleksibel.
Upaya meningkatkan PAD perlu menjadi prioritas, terutama melalui penguatan sektor UMKM, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Di sisi belanja, peningkatan belanja langsung dan belanja modal menunjukkan orientasi positif ke arah pembangunan. Namun proporsi belanja pegawai yang masih besar harus dievaluasi agar tidak mengganggu efisiensi pembangunan fisik dan sosial.
Program Prioritas: Menjawab Tantangan dengan Strategi yang Terukur
Dalam dokumen ini, program pembangunan dibagi berdasarkan sasaran dan strategi implementasinya. Beberapa program unggulan antara lain:
Program peningkatan akses dan mutu pendidikan, melalui pembangunan sekolah di wilayah tertinggal dan peningkatan kompetensi guru.
Program reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, untuk mendorong pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.
Program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti pelatihan dan permodalan UMKM, hilirisasi hasil pertanian, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis desa.
Program pembangunan infrastruktur konektivitas desa-kota, seperti peningkatan jalan, sanitasi, dan irigasi.
-
Program pelestarian budaya dan toleransi antarumat beragama, sebagai upaya memperkuat identitas dan kerukunan sosial.
Setiap program disertai indikator kinerja utama (IKU) yang jelas dan kuantitatif, seperti persentase anak usia sekolah, angka stunting, panjang jalan mantap, indeks kerukunan umat beragama, dan jumlah UMKM aktif. Ini merupakan pendekatan result-based management yang modern dan diperlukan dalam era tata kelola pembangunan yang berbasis data.
Tantangan Implementasi: Dari Dokumen Menuju Dampak Nyata
