Bab VII UU ITE

Penjelasan tentang UU ITE

UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini Merupakan cyber Law pertama di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Beberapa poin penting yang diatur dalam UU ITE meliputi:

 * Pengakuan Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum yang Sah: Pasal 5 dan 6 UU ITE mengakui bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti tertulis.

 * Tanda Tangan Elektronik: Pasal 11 dan 12 mengatur mengenai penggunaan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik.

 * Penyelenggaraan Sistem Elektronik: Pasal 15 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistemnya secara andal dan aman.

 * Transaksi Elektronik: Pasal 17 mengatur bahwa transaksi elektronik diakui sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 * Perbuatan yang Dilarang (Cybercrime): Bab VII UU ITE mengatur berbagai tindakan yang dilarang dalam dunia siber, termasuk:

   * Konten Ilegal: Pasal 27 mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik/penghinaan, pemerasan/pengancaman.

   * Ujaran Kebencian (Hate Speech): Pasal 28 mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian berdasarkan SARA.

   * Ancaman Kekerasan: Pasal 29 mengatur larangan mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

   * Akses Ilegal: Pasal 30 mengatur larangan mengakses sistem elektronik orang lain tanpa hak.

   * Intersepsi atau Penyadapan Ilegal: Pasal 31 mengatur larangan melakukan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik tanpa hak.

   * Gangguan Terhadap Sistem Elektronik: Pasal 32 mengatur larangan melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik.

   * Penyalahgunaan Perangkat dan Program Komputer: Pasal 33 mengatur larangan membuat, menjual, atau mendistribusikan perangkat atau program komputer yang dirancang untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

   * Pemalsuan Informasi Elektronik: Pasal 35 mengatur larangan memanipulasi, membuat, atau menghilangkan informasi elektronik dengan tujuan untuk dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perubahan dan Perkembangan UU ITE:

UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan, yang paling signifikan adalah melalui:

 * Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan beberapa ketentuan dalam UU ITE agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Beberapa perubahan penting termasuk penurunan ancaman pidana untuk beberapa pasal dan penambahan ketentuan mengenai right to be forgotten.

 * Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini kembali mengubah beberapa ketentuan dalam UU ITE.

Kontroversi dan Kritik:

UU ITE seringkali menjadi sorotan dan menuai kontroversi, terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi, seperti pasal pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Penerapan pasal-pasal ini dalam beberapa kasus dinilai kurang tepat dan berpotensi mengkriminalisasi kritik atau pendapat yang berbeda.

Saat ini (Mei 2025), penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Putusan ini mengabulkan gugatan terkait pasal tersebut dan mengubah beberapa interpretasinya.

Untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini mengenai UU ITE, termasuk perubahan-perubahan terbaru dan putusan Mahkamah Konstitusi, disarankan untuk merujuk pada teks resmi undang-undang dan putusan pengadilan terkait. Anda dapat mencari informasi tersebut melalui situs web resmi lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau Mahkamah Konstitu

si Republik Indonesia.