Â
Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia memainkan peran krusial dalam sistem demokrasi sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Pitkin, seorang wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi dari para pemilihnya, dan menjamin bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah selaras dengan kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, kinerja DPR tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang disahkan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran demi kesejahteraan rakyat. Sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas, DPR wajib menyampaikan seluruh kerja dan capaian dewan dalam Laporan Kinerja Tahunan kepada publik. Dengan demikian, merekam jejak kerja DPR secara terbuka menjadi landasan awal untuk menghubungkan kinerja legislatif dengan harapan masyarakat.
Berbagai survei memperlihatkan bahwa masyarakat sangat mengawasi kinerja para wakilnya di parlemen. Contohnya, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 76% responden berharap mendapatkan informasi yang gamblang (transparansi hasil) mengenai kinerja serta penggunaan anggaran oleh wakil rakyat. Temuan ini menegaskan bahwa rakyat ingin dapat mengawasi kinerja DPR agar wakil mereka bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Di sisi lain, pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, berpendapat bahwa seringkali terdapat perbedaan signifikan antara apa yang diharapkan masyarakat dengan prioritas yang ditetapkan oleh DPR dalam menyusun program legislasi. Misalnya, masyarakat menghendaki adanya undang-undang yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja, sementara DPR lebih memprioritaskan isu lain, seperti revisi UU Pilkada. Situasi ini mencerminkan adanya jurang pemisah antara agenda DPR dan harapan konstituennya, oleh karena itu, penting untuk mencatat kinerja Dewan agar selaras dengan aspirasi rakyat.
Rekam Kinerja Dewan: Transparansi dan Akuntabilitas
Salah satu bentuk konkret perekaman kinerja Dewan adalah publikasi Laporan Kinerja Tahunan DPR. Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa DPR selalu terbuka terhadap kritik dan otokritik, serta menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan mengutamakan kepentingan lebih besar yaitu kesejahteraan rakyat. Sebagai upaya transparansi, seluruh hasil kerja DPR dalam satu masa sidang harus dilaporkan kepada rakyat melalui laporan resmi. Misalnya, dalam masa sidang 2023--2024 DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 63 RUU menjadi Undang-Undang untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Publikasi kinerja resmi seperti ini memberikan gambaran objektif kepada masyarakat tentang apa saja yang telah diperbuat DPR, sekaligus menjadi dasar bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban wakilnya.
Di zaman digital ini, DPR juga menggunakan teknologi dan media sosial sebagai sarana keterbukaan. Sekjen DPR RI, Suprihartini, mengatakan bahwa parlemen kini memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi tugas DPR kepada masyarakat. Melalui pelatihan bersama META Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen meningkatkan kemampuan staf ahli DPR dalam menyebarkan informasi kinerja anggota Dewan yang akurat dan bertanggung jawab. Tujuan platform digital DPR ini adalah agar dipenuhi dengan konten kerja legislatif yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan, saluran digital ini dapat mempererat komunikasi publik dan meningkatkan keterbukaan DPR kepada masyarakat luas. Inisiatif ini adalah contoh perekaman kinerja Dewan di era modern ini, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi kegiatan dan kebijakan DPR.
Selain upaya resmi, ikut sertanya warga biasa bantu catat kerja Dewan tanpa campur tangan. Contohnya adalah keberadaan komunitas @WikiDPR, ide keren dari mahasiswa dan anak muda yang peduli terhadap kinerja parlemen indonesia. WikiDPR secara rutin melakukan live tweet kegiatan rapat DPR sehingga transparansi sidang parlemen meningkat. Informasi hasil live tweet lalu dirangkum menjadi profil singkat setiap anggota DPR, sehingga publik dapat melihat rekam jejak kinerja wakilnya dalam satu platform. Menurut pendiri WikiDPR, data terbuka ini membantu pemilih menentukan pilihan politik berdasarkan fakta kinerja wakil sebelumnya, sekaligus menjadi cermin bagi anggota DPR agar terus meningkatkan kinerjanya. Secara gampangnya, cara pengawasan dan memberi info (tranparansi publikasi) seperti WikiDPR ini memberi kesempatan ruang warga untuk mencatat dan menilai sendiri kerja dari wakil rakyat.
Organisasi riset parlemen juga memberi catatan terkait perekaman kinerja. Indonesian Parliamentary Center mencatat bahwa selama periode 2019--2024, DPR perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan karena kritik publik mengarah ke kurangnya keterbukaan dalam proses legislasi dan anggaran. Laporan evaluasi IPC tersebut menyimpulkan bahwa ke depan DPR harus memperkuat keterbukaan informasi dan memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Dengan meningkatkan mekanisme pelaporan dan membuka data kepada publik, kepercayaan rakyat kepada DPR dapat dipulihkan. Semua alat perekam kinerja, entah resmi atau dari masyarakat umum, perlu dimaksimalkan agar DPR benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat.
Mengaktualkan Harapan Rakyat melalui Tugas Legislasi dan Pengawasan
Sisi lain dari tema adalah bagaimana DPR mengaktualkan harapan rakyat (menjawab harapan rakyat). Rakyat Indonesia memiliki harapan yang jelas terhadap perwakilan mereka di parlemen. Survey menunjukkan mayoritas berharap wakil mereka bekerja dengan transparan dan akuntabel. Sebagai gambaran, 76% responden LSI menginginkan informasi yang jelas tentang kinerja DPR dan penggunaan anggaran. Harapan ini selaras dengan prinsip demokrasi bahwa wakil rakyat harus bertindak jujur dan transparan. Selain itu, masyarakat menghendaki agar DPR lebih mewakili keberagaman Indonesia. Penelitian SMRC 2022 bahkan menunjukkan 64% masyarakat percaya keberagaman legislatif (misalnya dalam hal gender atau etnis) dapat memperbaiki kualitas kebijakan. Dengan anggota DPR yang berasal dari latar belakang beragam, diharapkan suara berbagai kelompok masyarakat dapat terdengar.
Dalam aspek kesejahteraan, warga mengharapkan DPR berfokus pada isu ekonomi dan sosial yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan angka kemiskinan Indonesia masih di sekitar 9,54%. Oleh karena itu, wakil rakyat diamanahkan untuk memperjuangkan kebijakan konkret untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan inklusi ekonomi. Mereka juga berharap DPR mengawal program pengentasan kemiskinan, misalnya dengan undang-undang yang menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Kritik terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak pada rakyat menegaskan kebutuhan ini. Selama ekonomi keluarga masih menjadi prioritas masyarakat, wakil rakyat harus merespons dengan kebijakan pro-rakyat, bukannya fokus pada isu lain yang kurang penting di mata publik.
Selain faktor kesejahteraan, ada isu sosial lain yang juga menjadi harapan rakyat. Survei Indikator Politik Indonesia (2023) mencatat 68% masyarakat ingin wakil rakyatnya fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Misalnya, pembangunan sekolah atau rumah sakit di daerah terpencil diharapkan menjadi prioritas yang dilaksanakan oleh anggota legislatif. Dengan demikian, DPR diharapkan merumuskan program-program legislasi dan pengawasan yang konkret meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia bangsa.
