Prabowo Saksikan Rampasan Aset Tambang Rp7 Triliun, Termasuk Uang Asing

Pemerintah bertekad menjadikan seluruh aktivitas tambang di Indonesia lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Oleh karena itu, pengawasan terhadap perusahaan tambang akan diperketat dengan sistem digitalisasi izin, integrasi data produksi, dan pelaporan berbasis teknologi.

"Kita tidak ingin lagi ada kekayaan alam yang disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang. Semua sumber daya yang kita miliki harus dikelola untuk kemakmuran rakyat," ujar Kepala Negara menegaskan.

Dengan adanya pengembalian aset rampasan ini, pemerintah berharap ke depan tidak ada lagi praktik tambang ilegal yang merugikan negara. 

Program reformasi pertambangan nasional yang tengah digagas diharapkan mampu menutup celah korupsi, memperbaiki tata niaga mineral, serta memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya yang berkeadilan.