UANG SEBAGAI REKAYASA SOSIAL.. Dengan uang, Dari uang , oleh uang, dan untuk uang..
Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah mulai tergeser fungsi dan kedudukannya pada zaman modern ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak diterapkan lagi dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan" Sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia.
Binatang banteng (Latin:Bos javanicus) atau lembu liar merupakan binatang sosial, yang sama halnya dengan manusia . Pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia.
Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah.
 Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa profesional dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan.
sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah. Sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Besar menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional menuju keadilan sosial.
sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakannya, Kaitannya dengan arti dan makna sila ke 4 adalah sistem demokrasi itu sendiri Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang berarti setiap langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya dengan unsur dari, oleh dan untuk rakyat. Disini, rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang seharusnya menjadi realita yang membangun bangsa.
Semenjak reformasi muncul sebuah kata kunci yang sangat lazim yaitu desentralisasi , Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah yang artinya tiap2 pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab serta wewenang penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing.
Hal ini sering luput dari pengawasan pemerintahan pusat, di era yang kompetitif ini banyak cara dihalalkan oleh perwakilan daerah untuk merebut kursi kekuasaan.
Salah satunya dengan bentuk 'suap' menggunakan uang (money politik)
uang merupakan sumber daya yang luar biasa untuk memengaruhi proses politik dan merebut kekuasaan di era yang modern ini.
Masih banyak calon pemimpin daerah merebut kekuasaan dengan cara memberikan uang di negeri kita ini, setelah terpilih menjadi pemimpin apakah ia akan melakukan tanggung jawab nya untuk rakyat ?
Butir-butir makna sila ke 4 adalah permusyawaratan perwakilan, dalam artian tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain baik itu paksaan berupa fisik ataupun materi.
tiap-tiap calon penguasa yang memaksakan kehendaknya terhadap orang lain merupakan bentuk kecurangan, pelanggaran dan pembusukan terhadap ideologi bangsa yaitu pancasila tepatnya sila ke 4.
Poin penting juga yang terdapat pada sila ke 4 yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat bukan kepentingan pribadi atau golongan.
Salah satu pola pikir yang salah pada masyarakat pluralisme dalam demokrasi adalah selogan "pilih siapa saja karena tidak ada dampak positif untuk diri saya jika dia menjadi pemimpin"
Hal inilah yang harus di hilangkan jika kita mau membangun suatu bangsa..
Karena hal ini sangat bertentangan dalam sila ke 4 yaitu demokrasi.
Disini peran utama dalam membangun suatu bangsa adalah kita sebagai individu lalu membentuk masyarakat dan kemudian kita lah yang menentukan arah masa depan bangsa melalui sistem demokrasi..
jika kita sebagai masyarakat tetap mempertahankan pola pikir seperti diatas yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat dan lebih condong mengutamakan kepentingan pribadi bagaimana akan tercapai keadilan sosial?
Kita seharusnya berfikir 10x untuk memilih orang untuk menjadi pemimpin dengan memaksakan kehendaknya melalui uang.
Hal tersebut sama dengan Membeli harkat dan martabat kita sebagai manusia (zoon politicon) dengan diberikan uang yang habis paling lama 5 hari dengan timbal balik masa jabatan selama 5 tahun..
apakah rasional jika calon pemimpin mencapai kursi kekuasaan melalui uang , dengan uang , dan setelah terpilih tujuannya adalah untuk rakyat ???
Hal tersebut rasional saja jika hanya dengan cara tersebut di era yang kompetitif ini untuk duduk di kursi penguasa..
Tetapi apakah calon pemimpin yang profesional (hikmat) akan membeli hak-hak rakyat dengan uang demi membangun sebuah bangsa ?
Apakah calon pemimpin yang bijaksana akan merendahkan harkat dan martabat rakyat dengan uang untuk membangun bangsa ?
Saya rasa pemimpin yang bijaksana tidaklah demikian, pemimpin yang bijaksana akan menghormati dan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Dan tidak membunuh harkat dan martabat manusia sebagai penentu arah masa depan bangsa..
